oleh

Kota Depok Berhasil Meraih Predikat WTP 13 Kali Berturut-turut, Ketua DPRD: TPAD Masih Perlu Diperbaiki

DEPOK – Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok memberikan rekomendasi perbaikan LKPJ APBD tahun 2023, walaupun pemerintah kota (Pemkot) Depok berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

“Meskipun meraih WTP sebanyak 13 kali secara berturut turut terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok tapi masih perlu disempurnakan atau diperbaiki,” kata Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusuf Syahputra di hadapan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Depok, Kamis (18/7/2024).

Keberhasilan atau pencapaian yang diraih jajaran Kota Depok merupakan bukti komitmen kuat Pemkot dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut dia, walaupun berhasil meraih WTP namun laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok masih perlu diperbaiki atau disempurnakan.

Alasan perlu dievaluasi atau diperbaiki adalah realisasi belanja tak terduga yang jauh dari anggaran. Realisasi belanja tak terduga TA 2023 hanya mencapai Rp78,79 miliar atau 77,17% dari anggaran sebesar Rp102,11 miliar. “Ini dimaksudkan perlu adanya peninjauan kembali penyusunan anggaran belanja tak terduga agar lebih relevan dengan kebutuhan program yang didanai,” tuturnya.

Tidak hanya itu, imbuh dia, Badan Amggaran DPRD Depok juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2023 yang tidak sejalan dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio dini. Sehingga perlu optimalisasi penggunaan anggaran agar dapat memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Termasuk merekomendasikan langkah perbaikan antara lain, menyempurnakan laporan pertanggungjawaban dengan fokus pada penelaahan kinerja, evaluasi mata anggaran belanja dan penyelarasan penggunaan anggaran dengan pencapaian outcome atau impact. “Tentunya rekomenadasi yang diusulkan amggota DPRD ke Pemkot Deppk akan terus dipantau agar perbaikan dilakukan untuk anggaran tahun memdatang,” katanya. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *