Poskota.co – Berita Kota Terkini

Ibu Kota

SEPULUH RUMAH SEMI PERMANEN DI SAWAH LIO LUDES TERBAKAR

POSKOTA.CO - Si jago merah mengamuk dan menghanguskan sedikitnya sepuluh rumah semi permanen di kawasan padat penduduk pada Rabu (7/6) sekitar pukul 18.30 WIB. Kebakaran diduga...

Mabes Polri

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL MENUJU POLRI YANG PROMOTER

PETA MUDIK 2017 (1438 H) WILAYAH JAWA-BALI

PETA MUDIK 2017 WILAYAH PULAU JAWA-BALI

‘BIG DATA’ SISTEM ONLINE DI ERA DIGITAL

GELAR OPERASI CIPTA KONDISI, 48 ORANG DIAMANKAN POLRESTA DEPOK

ONE STOP SERVICE MUNGKINKAH?

POLISI MENANGANI KONFLIK SOSIAL

HATE SPEECH

Peristiwa

TAHANAN KEJARI DEPOK MELARIKAN DIRI PAKAI MOBIL TAHANAN

POSKOTA.CO - Ditinggal membeli minuman oleh petugas yang mengawalnya, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Depok, Ari Wicaksono (47), kabur dengan menggunakan mobil tahanan Kejari ...

Tipikor

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

POSKOTA.CO - Sebelum terlambat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menelusuri adanya dugaan mafia lelang di Satu...

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Ne...

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

POSKOTA.CO - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk...

KPK TETAPKAN IRMAN GUSMAN SEBAGAI TERSANGKA

POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka. IG disangkakan m...

Daerah

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat...

PEMKOT DEPOK KURANG PERHATIKAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

POSKOTA.CO - Meramaikan Malam Syukuran Hari Ulang Tahun Kota Depok Ke-18, sejumlah anak jalanan menggelar berbagai p...

DARI EMPAT TPI DI KOTA CIREBON, TINGGAL SATU MASIH BEROPERASI

POSKOTA.CO - Para nelayan Kota Cirebon saat ini harus menerima kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hanya tingg...

TAK DIBERI ANGGARAN, BIDANG DRAINASE PERKOTAAN DPUPR KOTA CIREBON TETAP BERI PELAYANAN

POSKOTA.CO - Kepala Seksi (Kasi) Drainase Perkotaan, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum ...

Wisata

KREATIFITAS PAINTING ON T SHIRT DARI BANYUWANGI

POSKOTA.CO - Sekarang ini T-Shirt dalam berbagai rupa ditawarkan kepada T-Shirt mania, dengan berbagai selling point. T-...

DANDIM DAN KAPOLRES NGETRIL BERSAMA

POSKOTA.CO - Puluhan Bikers Kodim 0809/Kediri dan Polresta Kediri, beruji nyali menyusuri jalanan lereng gunung wili...

DISPERINDAG RIAU PASARKAN PRODUK UMKM SECARA DARING

POSKOTA.CO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan membantu memasarkan produk Usaha Mikro Kecil Menenga...

KALAU ADA ORKES, SEMERU KELUAR WEDUS GEMBEL

POSKOTA.CO - Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik cukup besar. Warga Lumajang geger, karena sempat keluar asap menyer...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.