JAKARTA-Tragedi teror terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diduga dilakukan anggota Densus 88 Polri menjadi sorotan dan perbicangan banyak pihak. Pengurus Pusat GPSH (Gerakan Pengawal Supremasi Hukum) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera turun tangan untuk jelaskan dengan pasti latar belakang terjadinya peristiwa tersebut.
Perisitiwa yang baru peetama kali terjadi di Tanah Air tidak bisa ditutup tutupi lagi karena sudah terbuka dan terlihat oleh publik akibat aksi itu telah terjadi kegaduhan. Tetapi penjelasan latar belakang aksi teror terhasap Kejagung masih belum jelas dan alasannya tidak masuk diakal.
Desakan agar Jokowi segera turun tangan disampaikan Ketua Umum DPP GPSH Mohamad Ismail, SH, MH didampingi Sekjen GPSH Hasan Basri pada Kamis (30/5/2024) malam.
Aksi teror itu terkait penguntitan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) yang diduga dilakukan oknum oknum Densus 88 Polri. Buktinya pihak Kejaksaan Agung RI saat ini sudah menahan oknum Densus 88 pelaku teror itu.
“Yang Mulia Presiden RI harus menjelaskan kenapa, ada apa tragedi itu sampai terjadi. Perilaku yang mencoreng nama institusi Polri ini harus diselesaikan dengan sanksi yang jelas. Sebab, eksekusi teror ini telah menggunakan pasilitas negara untuk menakut nakuti Aparatur Negara,” kata Ismail.
“Untuk operasi teror sesama institusi penegak hukum ini pelaku memakai kendaraan taktis milik Kepolisian Republik Indonesia. Tragedi ini telah merugikan negara dan telah menyakiti perasaan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dikatakan Ismail, tragedi ini jangan dijelaskan dan selesaikan dengan ketawa ketiwi, namun harus dijelaskan secara terbuka dan benar. Tragedi teror yang memalukan ini menurut Mohanad Ismail membuktikan, selama ini dalam penegakan hukum di NKRI masih berlaku “ tebang pilih”.
“Siapa yang punya kekuasaan, punya uang harus dimenangkan. Sebaliknya jika rakyat cilik berperkara kalaupun benar akan dikalahkan,” tegasnya.
Tragedi ini telah melahirkan beragam rumor di tengah masyarakat. Salah satu rumor dugaan terjadinya teror ini akibat “ketakutan” pada diri oknum pejabat tinggi Polri dan putranya yang dianggap terlibat skandal korupsi Rp271 triliun terkait tambang timah di Bangka Blitung.
Alasannya, pihak Kejaksaan Agung RI saat ini sedang giat giatnya selidiki dugaan korupsi tersebut. Karenanya, jika dugaan teror itu benar maka bertambah banyaklah coretan hitam di tubuh Polri yang dilakukan oleh oknum oknum personalnya sendiri.
Dikatakan Mohamad Ismail lagi, kegaduhan seperti ini juga harus diwaspadai oleh Calon Presiden RI mendatang Prabowo Subianto. Tragedi ini jangan dibiarkan sampai Prabowo berkuasa karena bisa jadi preseden buruk yang merusak penataan penegakan hukum yang sedang dipersiapkannya.
Selain itu, tragedi teror juga semakin bertambah pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Namun Ismail yakin Presiden Prabowo Subianto kelak akan berlaku tegas terhadap modus-modus tetor yang dilakukan aparat seperti ini.(Omi/fs)
Komentar