oleh

Putusan Majelis Hakim PT Bandung & Banten ‘Tampar’ Instruksi Jokowi

POSKOTA. CO – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung terkait banding enam orang terpidana Narkoba yang divonis mati PN Cibadak menjadi tahanan belasan tahun jelas sangat menampar dan penghinaan berat terhadap instruksi Presiden Joko Widodo atau nawacita agar pelaku kejahatan narkoba dihukum seberat-beratnya.

“Jelas keringanan hukuman enam terpidana mati kasus narkoba yang divonis PN Cibadak 2 April 2021 oleh majelis hakim PT Bandung dan PT Banten sangat-sangat memalukan dan melukai hati rakyat. Bahkan menjadi salah satu ‘Tamparan’ keras serta penghinaan berat terhadap instruksi Presiden Jokowi agar pelaku kejahatan narkoba dihukum seberat-beratnya, ” kata Ketua INW, Budi Tanjung, Minggu malam (27/6).

Selain tamparan keras dan penginaan berat tentunya dalam suasana memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021 kemarin tentunya vonis pemberian banding PT Bandung dan PT Banten tentunya menjadi “kado” memalukan bagi dunia peradilan Indonesia.

Menurut dia, pihaknya berharap Komisi Yudisial segera memeriksa semua majelis hakim termasuk panitera di PT Bandung, Jawa Barat dan PT Banten yang menyidangkan perkara tersebut dan meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening para hakim, keluarga dan orang-orang dekatnya.

 

“INW mendunga kuat ada permainan atau dugaan suap di balik perubahan putusan vonis mati menjadi 20 tahun. Bila perlu audit dan telusuri asal usul aset dan kekayaan para hakim dan paniteranya,” tuturnya.

Seperti banyak kasus yang terjadi baik di luar maupun di dalam negeri, bahwa para sindikat narkoba akan melakukan segala macam cara untuk melancarkan bisnis haramnya. Terutama menyuap para penegak hukum. “Pemberian potongan hukuman dari vonis mati menjadi vonis 15 hingga 18 tahun bahkan 20 tahun penjara diduga ada permainan serta sangat perlu dilakukan audit dan telusuri asal usul aset dan kekayaan para hakim dan paniteranya,” katanya geram.

Jika dalam pemeriksaan pihak Komisi Yudisial maupun MA ternyata terbukti ada indikasi pelanggaran, imbuh dia, pihak INW berharap mereka yang terlibat baik majelis hakim maupun panitera dikenakan sanksi berat seperti pemecatan bahkan diberikan sangsi hukum yang lebih berat karena mereka jauh lebih berbahaya dari para bandar narkoba.

Selain itu, pihak INW juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pembentukan Kampung Tangguh Narkoba (KTN) yang baru-baru ini digagas.
“Keberadaan KTN ini nantinya harus dibarengi dengan berbagai konsep kreatif yang bersifat pencegahan peredaran dan kejahatan narkoba di tiap-tiap kepolisian daerah,” ujarnya. (anton/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *