JAKARTA – Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza, menyampaikan catatan dan pandangan untuk merespons mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. PKS menilai momentum transisi kepemimpinan di bank sentral ini harus menjadi titik balik (turning point) untuk melakukan transformasi peran Gubernur BI ke depan demi memperkuat kredibilitas ekonomi nasional di mata global.
Handi Risza menegaskan bahwa figur Gubernur BI mendatang harus membawa transformasi peran yang kuat, berintegritas, dan mampu membentengi institusi dari segala bentuk intervensi dan gejolak ketidakpastian perekonomian global dan nasional. Handi memberikan pandangan terhadap kecenderungan dalam beberapa kesempatan terakhir di mana bank sentral kerap dibebani oleh urusan pembiayaan fiskal yang melampaui batas idealnya.
“Transisi ini harus melahirkan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI kedepan yang lebih berani dan independen. Kita harus mengembalikan peran dan fungsi Bank Indonesia murni sesuai dengan amanat Undang-Undang BI. Tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, bukan hanya dijadikan back-up atau instrumen talangan untuk membiayai defisit anggaran” ujar Handi.
Secara konstruktif, Handi mengingatkan tantangan makroekonomi ke depan sangat berat, terutama dalam memitigasi dampak arah kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed). BI di bawah kepemimpinan baru dituntut melahirkan kebijakan yang adaptif dan lincah (agile) dalam merespons dinamika perekonomian global dan nasional. BI harus adaptif dengan setiap perubahan baik dalam tataran ekonomi global maupun nasional.
“BI tidak boleh kaku atau sekadar pasif mengekor kebijakan global. Perlu strategi matang dan respons moneter yang cepat untuk proaktif menjaga nilai tukar Rupiah dari gejolak eksternal. Namun, kebijakan moneter tersebut juga harus tetap selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional agar tidak berdampak terhadap sektor riil dan mengorbankan momentum pertumbuhan domestik,” jelas Ekonom PKS ini.
Lebih lanjut, Handi mendesak pemerintah untuk mengimbangi langkah moneter dengan komitmen kuat pada kebijakan disiplin fiskal yang pruden dalam mengelola utang serta belanja negara. Belanja negara harus benar-benar selaran dengan prinsip better spending yang selalu disampaikan Pemerintah. Menurutnya, prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan pasar (market confidence) adalah adanya kredibilitas bauran kebijakan (policy mix) yang seimbang dan kuat antara fiskal dan moneter.
Secara khusus, Bidang Ekuin PKS memberikan rekomendasi agar BI meningkatkan koordinasi strategis dengan pemerintah guna mengamankan pasokan devisa hasil ekspor (DHE). Peran BI dalam mengatur, mengawasi, dan menyediakan instrumen penempatan DHE, termasuk penempatan DHE SDA berupa surat utang negara, surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana domestik. Hal ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan stabilitas nilai tukar rupiah.
“Menjaga Rupiah tidak bisa bertumpu pada intervensi pasar oleh BI semata. Harus ada koordinasi proaktif dengan pemerintah untuk memastikan devisa dari sektor ekspor benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem keuangan domestik. Kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter yang kuat inilah yang akan menjadi jangkar utama stabilitas makroekonomi nasional kita di tengah ketidakpastian seperti saat sekarang ini,” pungkas Handi Risza.
Komentar