oleh

Tertib Kependudukan, Pj Gubernur Heru: Penonaktifan NIK juga untuk Lindungi Warga dari Kejahatan Perbankan

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta, salah satunya bertujuan untuk melindungi warga dari masalah kejahatan perbankan. Berdasarkan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya ada beberapa NIK milik warga yang sudah pindah alamat, dijadikan modus penjahat untuk tindak kejahatan.

“Jadi, penonaktifan tersebut selain untuk menegakkan ketertiban kependudukan, juga melindungi warga dari tindak kriminalitas kejahatan finansial. Warga yang sudah pindah ke luar Jakarta,  NIK-nya terpaksa dinonaktifkan, supaya lebih aman dari masalah-masalah kriminalitas perbankan,” kata Heru di Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/4).

Menurutnya, NIK Jakarta yang mana pemiliknya sudah tinggal di luar Jakarta lebih dari satu tahun, juga sering dikeluhkan pihak perusahaan atau pengusaha rumah kos/kontrakan. “Misalnya mereka masih ada sengketa paut dengan perusahaan atau mengalami kecelakaan di jalanan, petugas susah menemukan alamat sebenarnya, sebab orang tersebut masih menggunakan NIK lama. Berdasar aturan, mestinya kalau sudah satu tahun tinggal di tempat baru, warga harus mengurus permohonan alamat baru,” papar Heru.

Ia menyampaikan penertiban dokumen data kependudukan sesuai domisili itu merupakan tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta dalam merespons keluhan-keluhan warga. Dan itu juga sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Banyak juga para pengusaha atau warga yang berusaha di bidang kontrakan itu mengharapkan tertib administrasi,” ujarnya.

Menurut Heru Kemendagri telah menonaktifkan sebanyak 92.493 NIK NIK warga Jakarta yang mana sebanyak 40 ribuan milik orang yang  sudah meninggal dunia. Penonaktifan itu berdasarkan surat pengajuan dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penonaktifan NIK untuk warga yang sudah meninggal dilakukan secara permanen. Sedangkan untuk warga yang pindah alamat dinonaktifkan secara sementara artinya bisa diaktifkan lagi asal memenuhi syarat dan aturan berlaku bahwa pemohon masih tinggal di Jakarta,” jelas Budi.

Dia membenarkan bahwa penonaktifan tersebut akan berdampak pada BPJS Kesehatan hingga STNK. “Untuk yang terdampak pada pelayanan kesehatan (BPJS), bagi masyarakat yang masih dalam perawatan rutin dan berkelanjutan seperti cuci darah dan kemoterapi serta perawatan rutin lainnya akan dikeluarkan dari program penataan dan penertiban dokumen kependudukan,” tegas Budi. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *