DEPOK – Gebrakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wawalkot Chandra Rahmansyah terus digulirkan. Setelah santunan kematian mulai 1 Juli 2025 dihapus, kini kebutuhan masyarakat kecil berobat gratis atau Universal Health Coverage (UHC) terancam dihapus tahun 2026.
“Rencana penghapusan boleh saja asal jangan main hapus dan tidak ada penggantinya, jadi harus dikaji dan dicarikan penggantinya karena selama ini dibutuhkan warga kurang mampu di Depok,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Golkar, Farabi Arafiq menanggapi wacana penghapusan UHC bagi warga tidak mampu yang ingin berobat di Kota Depok, Kamis (3/7/2025).
Menurutnya, UHC sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu. Sehingga harus ada, sebagai upaya membantu memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat di sejumlah pelosok daerah khususnya Depok. “Pelayanan kesehatan paripurna merupakan hak tiap masyarakat baik itu kaya atau miskin,” ujar Farabi Arafiq.
Ketua DPD Partai Golkar Depok menilai masyarakat Kota Depok wajib diberi akses seluas-luasnya untuk layanan kesehatan yang sesuai dengan indikasinya. ”Jadi masyarakat kota Depok wajib diberi akses seluas-luasnya untuk layanan rawat jalan atau inap sesuai indikasi dari ahlinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, mengatakan rencana penghapusan UHC atau berobat hanya menggunakan KTP gratis bagi warga miskin di Kota Depok masih sebatas pembahasan dengan pimpinan.
“Yang pasti kegiatan UHC tahun 2025 masih berlangsung kalaupun ada wacana mungkin tahun 2026. Ini didasari ketersediaan anggaran tahun 2026, jika anggaran tidak memungkinkan potensi penghapusan akan diberlakukan,” katanya.
Untuk anggaran tahun 2025 ini Pemkot Depok mengelontorkan dana untuk UHC sekitar Rp154 miliar dari APBD. Meski sudah mendapat subsidi dari Pemprov Jawa Barat satu persen. “Tahun 2024 UHC mendapatkan subsidi dari Provinsi Jabar 40 persen sehingga anggaran mencapai Rp97 miliar,” katanya. (anton)
Komentar