DEPOK – Penanganan sampah buangan khususnya limbah sampah plastik menjadi persoalan utama untuk diselesaikan karena menjadi masalah yang memerlukan solusi dengan cepat.
“Keberadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor yang ditangani Provinsi Jawa Barat kerja sama Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bogor tentunya harus ditangani dengan baik,” kata Pradi Supriatna, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dikutip media ini, Selasa (3/3/2026).
Kondisi TPA Cipayung, Depok yang sudah overload tentunya harus diantisipasi sejak kini dengan memanfaatkan lahan TPPAS Lulut Nambo sebagai solusi terakhir dan memanfaatkan mesin daur sampah.
Mantan Wakil Wali Kota Depok periode 2016-2021 itu mengatakan, persoalan sampah terutama limbah plastik, merupakan masalah yang terakumulasi dan memerlukan solusi cepat.
“Masalah sampah, ini nampaknya peluang besar di depan mata kita. Jadi kami memang persoalan plastik yang ingin kita dapat segeralah solusinya nih. Agak pegel juga kita nih, sekian lama dari saya pernah di wakil ya, ini Lulut Nambo belum tuntas,” ujarnya.
Meskipun saat ini operasional sudah berjalan dalam kapasitas kecil, kuota yang tersedia dinilai masih jauh dari total produksi sampah Depok yang mencapai 1.300 ton per hari. “Nah, ternyata saat ini kan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi ya, pengelolaannya juga, dan harapannya tentu saya berharap bahwa Depok ini segera bisa bekerja sama kembali dengan provinsi untuk skala yang lebih luas,” kata Pradi.
Di TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu memberikan peluang kuota bagi Depok antara 600 hingga 700 ton per hari, namun pada fase awal di tahun sebelumnya, jatah yang bisa dimanfaatkan Depok masih sangat terbatas.
“Jika mengacu pada asumsi tarif tipping fee sebesar Rp125.000 per ton, Pemkot Depok perlu menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar jika ingin memaksimalkan kuota 700 ton per hari,” ujar Pradi seraya menambahkan, kalkulasi estimasi pengeluaran di Depok untuk periode 700 ton per hari biaya harian Rp87.500.000, dan kalau bulanan sekitar Rp2,6 miliar bila dikali setahun bisa mencapai Rp31,5 miliar.
“Berdasarkan data angka Rp31,5 miliar per tahun murni untuk jasa pengolahan sampah di lokasi. Beban APBD diprediksi lebih tinggi karena belum mencakul biaya operasional logistik, seperti bahan bakar armada, perawatan truk sampah, hingga honorarium petugas lapangan untuk menempuh jarak dari Depok menuju Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor,” tutur politisi Partai Gerinda ini. (*/anton)
Komentar