oleh

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Penyidik KPK

JAKARTA-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto penuhuli panggilan tim penyidik KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Hasto datang ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan didampingi tim kuasa hukumnya. “Saya dipanggil KPK  dalam kapasita sebagai saksi,” kata Hasto, Senin (10/6/2024).

Sebagai warga negara yang taat hukum dirinya datang memenuhi panggilan penyidik KPK. Dirinya berjanji memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai yang diketahuinya. “Mohon sabar nanti saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya,” ujarnya.

Sebelumnya Harun Masiku telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah kepada penyelenggara negara. Hadiah tersebut  terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemulihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK. Hingga kini Harun Masiku jadi buronan KPK dan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan telah divonis hukuman 7 tahun penjara dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku.

Terpidana Wahyu kini tengah menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Wahyu Setiawan dijebloskan ke dalam penjara berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021 juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain divonis 7 tahun penjara, Wahyu Setiawan juga diwajibka membayar denda sejumlah Rp200 juta. Jika denda tidak dibayar bisa diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *