JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sikap kritis bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap negara, melainkan wujud nyata kecintaan kepada tanah air. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak sekadar mengenang sejarah lahirnya Pancasila, tetapi juga merefleksikan kondisi demokrasi saat ini. Menurutnya, Indonesia perlu waspada terhadap gejala otoritarianisme yang dibungkus populisme dan berpotensi membuat rakyat takut menyampaikan pendapat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Di hadapan ratusan peserta upacara, ia menegaskan bahwa Pancasila lahir dengan semangat membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, serta terbebas dari rasa takut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasto menilai ruang demokrasi saat ini menghadapi tantangan serius. Ia menyayangkan sikap kritis masyarakat sipil yang kerap direspons secara represif oleh otoritas kekuasaan. “Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi,” tegasnya.
Menurut Hasto, kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan pernah terwujud jika hak-hak sipil masyarakat terus dibatasi.
Lebih jauh, Hasto menyoroti pergeseran fungsi hukum dan aparat negara yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan. Ia menyebut aparat penegak hukum dan aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elite kekuasaan, terutama dalam kontestasi politik. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu alasan PDI Perjuangan melalui Rakernas partai menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas terjadinya pergeseran watak kekuasaan akibat ambisi politik personal.
Sebagai contoh dampak hukum yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, Hasto menyinggung kasus petani kecil di Aceh yang diproses hukum setelah berupaya mengembangkan benih secara mandiri. Ia mengungkapkan keprihatinan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terhadap kasus tersebut. Menurutnya, memenjarakan rakyat yang berinovasi merupakan tindakan anti-inovasi yang berpotensi mematikan kreativitas dan kemandirian masyarakat. (din/fs)
Komentar