Lagi- lagi menteri dalam lingkaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf tersandung korupsi. Usai sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dicokok KPK karena dugaan
KETIKA iseng-iseng kutak-katik ‘ hape’ dan buka-buka arsip berita, secara tak sengaja saya menemukan berita yang tayang di ‘detikfinance’ pada Selasa, 17
LELANG jabatan (open bidding) lima Jabatan Tingggi Pratama (JTP) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang berlangsung dan setelah sejumlah peserta telah lolos
PEMERINTAH sejatinya punya niat baik terhadap masalah pendidikan. Salah satunya, adanya program afirmasi, yakni program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat
SEGALA sesuatu, kata ustadz mah tergantung niatnya. Pemerintah Daerah misalnya, meski punya banyak anggaran, tapi kalau niatnya untuk membangun gak ada, ya
DEMI menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, banyak memang pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan. Apalagi pada era teknologi informasi dewasa ini,
KORUPSI WAKTU Tahu gak berapa kerugian negara akibat ASN-nya korupsi waktu? Begini hitungan sederhananya: Seorang ASN bervariasi gaji dan tunjangannya. Di pemerintah
Ketika Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ( Baperjakat) hanya dijadikan pelengkap penderita, maka amburadul-lah tatanan kepegawaian dalam sebuah Pemerintah Daerah . Jika
SALAH satu tolok ukur keberhasilan kepala daerah ( bupati/wali kota/gubernur) secara politik adalah seberapa banyak kursi di parlemen (DPD/DPRD kabupaten/kota/DPRD provinsi/DPR RI)
GURU kencing berdiri, murid kencing berdiri. Begitu kira-kira ungkapan yang pas buat para pejabat di Maluku. Memeriahkan HUT Ke-75 Republik Indonesia, mereka
SEBAGAI Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Kabupaten Bekasi, Rohadi semestinya tahu mana yang benar mana yang salah. Selain
SETELAH di periode keduanya (dan itu pun sudah di pertengahan jalan), Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan
PEMERINTAH kembali ( untuk ketiga kalinya) menambah anggaran penanggulangan Covid-19 menjadi Rp 695 Triliun. Makanya kemudian, atas nama Covid, atas nama Corona,
SATU lagi daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi bertambah. Dia adalah Ismunandar, Bupati Kutai Timur. Ini lagi-lagi menjadi bukti, betapa Pilkada
Dibalik musibah selalu ada hikmah. Begitu pun halnya musibah atas pandemi Covid-19 ternyata juga punya hikmah atas akan dilaksanakannya Pilkada Serentak di