oleh

Wajah Kabupaten Bekasi: APBD Rp6 Triliun, Kali Dibiarkan Penuh Sampah

SEGALA sesuatu, kata ustadz mah tergantung niatnya. Pemerintah Daerah misalnya, meski punya banyak anggaran, tapi kalau niatnya untuk membangun gak ada, ya gak adalah kegiatan pembangunan.

Di Kabupaten Bekasi misalnya, punya APBD Rp6 triliun lebih, namun kondisi sejumlah kali di Kabupaten Bekasi sangat memprihatikan. Kali Jambe di Perumahan Graha Prima, Tambun Selatan, salah satunya, penuh dengan sampah dan bantarsnnya malah telah menjadi daratan akibat gundukan lumpur yang menumpuk.

Lantas pertanyaannya, di mana perhatian dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga membiarkan banyak kali yang berubah jadi daratan? Apakah menunggu rakyat terendam banjir baru melakukan action?

Sejatinya, bukan lantaran pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mengeruk atau menormalisasi kali-kali yang ada di Kabupaten Bekasi. Tetapi lebih pada ketidakinginan menganggarkan kegiatan . Kalau mau dan kalau serius, pastinya tidak ada lagi kali di Bekasi yang penuh gunungan sampah dan bahkan berubah menjadi daratan akibat sampah dan lumpur yang menumpuk.

Padahal, pemerintah daerah sejatinya juga tahu, kalau dangkalnya kali yang ada di sebagian wilayah di Kabupaten Bekasi, merupakan penyebab banjir di musim penghujan.

Bukan cuma itu, keberadaan jembatan yang dulunya dibangun dengan banyak gorong-gorong di dalamnya, juga menjadi penyebab banjir lantaran aliran air tersendat.

Jika pemerintah daerah atau lebih tepatnya Bidang Sumber Daya Air punya kemauan yang kuat, pastinya untuk menormalisasi kali ( dan memugar jembatan) bukan hal yang sulit, karena Pemda punya dana untuk melakukan itu.

Tak pantas memang rasanya jika Kabupaten Bekasi yang punya APBD lumayan besar tapi kondisi kalinya seperti gunungan sampah. Bayangkan saja  , setiap tahunnya anggaran APBD Kabupaten Bekasi yang tidak terserap mencapai Rp 1 Triliun. Jadi sangat tidak beralasan, jika tidak ada anggaran untuk normalisasi kali yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dinas PUPR selama ini sepertinya lebih fokus pada pembangunan jalan ketimbang pada pengerukan kali. Di sisi lain, ketika terjadi tumpukan ( baca: gunungan) sampah, Dinas Lingkungan Hidup melalui UPTD Kebersihan yang harus menanganinya.

Jadi, sekali lagi, terpulang kepada niat dan komitmen serta kemauan dalam menganggarkan normalisasi kali. Atau harus  menunggu banjir melanda terlebih dulu baru normalisasi kali dilakukan?

Dukungan kalian , para kepala perangkat daerah untuk ‘Kabupaten Bekasi Dua Kali Tambah Baik’ janganlah cuma seremoni dan cuap-cuap belaka. Rakyat butuh bukti nyata. (agus suzana)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *