oleh

Bupati yang Buat Perbup, Bupati Juga yang Melanggarnya

Mutasi atau rotasi dalam suatu jabatan, apalagi di lingkup pemerintah daerah ( Pemda) adalah hal yang biasa. Namun dalam melakukan mutasi itu , kepala daerah setidaknya diatur dalam rambu-rambu.

Demikian halnya pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejak setahun lalu sudah terbit Peraturan Bupati ( Perbup) No 44 Tahun 2020 Tentang Pola Karir. Perbup tersebut sejatinya mengatur berbagai hal , termasuk tentang mutasi atau promosi. Misalnya, soal kepangkatan seseorang yang akan dipromosikan ke satu jabatan.

Perbup Pola Karir pada Pemerintah Kabupaten Bekasi itu ditandatangani sendiri oleh Bupati Bekasi H Eka Supria Atmaja. Perbup itu bahkan masih hangat. Tapi kemudian, Eka sendiri pula yang melanggar Perbup tersebut.

Ini salah satu contohnya. Di dalam Pasal 5 ayat (9) Perbup tersebut, tertulis bahwa penilaian prestasi kerja terhadap seorang PNS dilakukan setahun sekali. Hal itu dapat ditafsirkan, bahwa mutasi jabatan  dilakukan setidaknya setelah setahun si PNS menduduki jabatannya , setelah prestasi kerjanya dinilai .

Tetapi hari ini, Senin 22 Februari ada yang aneh saat bupati melakukan pengukuhan jabatan, karena ada sejumlah pejabat yang baru tiga bulan menduduki jabatan, kembali dimutasi. Pertanyaannya, atas dasar penilaian seperti apa mutasi itu dilakukan bupati. Pertanyaan kedua, apakah pejabat yang menduduki jabatan baru itu lebih memahami masalah dibandingkan dengan pejabat sebelumnya?

Pertanyaan berikutnya, sudahkah Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) memberi pertimbangan kepada bupati terkait hal ini?

Bupati yang tandatangani Perbup, tapi kenapa harus bupati juga yang melanggarnya? Jadi kalau ibarat sebuah lagu: ” Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengikari…”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *