oleh

Orang Miskin Gak Boleh Sekolah?

PEMERINTAH sejatinya punya niat baik terhadap masalah pendidikan. Salah satunya, adanya program afirmasi, yakni program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam hal pendidikan. Dengan program itu, semestinya warga tidak mampu gratis dalam mengenyam pendidikan, mulai dari SD sampai SMA/SMK.

Namun ini kabar memprihatinkan dari Bandung, Jawa Barat. Para siswa jalur afirmasi masih saja dipungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Pembinaan Pendidikan (DPP). Hal itu malah berlangsung sejak siswa mulai masuk sekolah.

Bukan cuma itu ternyata. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan ( FMPP) bahkan menemukan ada 40 sekolah yang menahan ijazah karena siswanya belum bisa melunasi SPP dan DPP.

Bukan cuma itu, FMPP juga mengadu kepada Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat terkait adanya praktek komersialisasi pendidikan dan mal-administrasi

“Hampir semua, dan ada yang bayar dari awal masuk sekolah. Bayar SPP dan DSP termasuk uang seragam,’ kata Illa , Ketua FMPP Bandung, sebagaimans ditulis detik.com, Kamis (12/11/2020).

Dalam hemat penulis, sebelumnya beberapa pemerintah kabupaten dan kota menggratiskan biaya pendidikan sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK. Pemerintah kabupaten/kota mampu melakukan hal itu karena keuangan daerah yang memungkinkan.

Namun sejak 2017 pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di kabupaten atau kota diambil alih pemerintah provinsi. Tujuannya, konon agar dapat memaksimalkan yang sudah baik.

Pertanyaannya, mampukah pemerintah provinsi menggratiskan biaya pendidikan untuk jutaan siswa SMA/SMK ? Toh nyatanya, di Bandung saja yang merupakan ibukota provinsi ( Jawa Barat), ditemukan kasus dipungutnya SPP dan DPP. Bahkan kepada siswa dari keluarga tak mampu pula.

Satu pertanyaan lagi, ketika pengambilalihan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK oleh provinsi, apakah hal seperti di atas itu sudah dipertimbangkan secara matang?

Dan ini pertanyaan mendasar, apakah orang miskin tidak boleh sekolah, tidak boleh pintar. Kalau demikian adanya, kapan orang miskin bisa pintar? Kalau orang miskin ‘ harus’ bodoh terus, lantas kapan tingkat kemiskinan akan berkurang? (agus suzana)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *