oleh

ICK Desak Jaksa Agung Nonaktifkan Kejati Jateng Terkait Dugaan Pemerasan Rp10 Miliar

POSKOTA.CO-Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) mendesak Jaksa Agung menonaktifkan Kejati Jawa Tengah (Jateng). Pemberhentian sementara pimpinan kejaksaan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemerasan Rp 10 miliar yang dilaporkan Agus Hartono pengusaha asal Semarang.

Kejati Jawa Tengah dinilai tidak serius menuntaskan kasus dugaan pemerasan oknum penyidik dan penetapan tersangka terhadap Agus Hatono. Akibatnya penyelesain jadi berlarut yang merugikan penegakan hukum serta meresahkan masyarakat.

“ICK mendesak Jaksa Agung segera mengambil tindakan tegas dan konsisten kepada siapa pun anak buah yang terbukti nakal diberi sanksi internal sampai hukum tranparan agar tidak jadi fitnah. Jika kasus Agus ini diabaikan akan merusak citra kejaksan ke depan,” kata Ketua Presidium ICK Gardi Gazarin, SH dalam rilisnya, Jumat (25/11/2022).

Menurut Gardi, akibat kesewenangan penanganan kasus ini, telah menyebabkan Agus Hartono mengalami tekanan psykologis mendalam. Mengingat posisinya tidak layak dijadikan tersangka, tetapi dipaksa untuk jadi tersangka.

Penyelewengan penegakan hukum oknum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga, dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT GP tahun 2016.

Dugaan pemerasan ini, Agus Hartono telah melaporkan via surat kepada penyidik Pidsus (pidana khusus) Kejati Jawa Tengah dan ditembuskan ke sejumlah instansi. Yaitu Bank Mandiri, BRI Agroniaga, Bank BJB Cabang Semarang, Ombudsman, Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, MA, Kapolri hingga Presiden.

ICK mengapresiasi langkah Agus Hartono via pengacara Kamaruddin Simanjuntak SH cepat menuntut perlindungan hukum Komisi Kejaksaan dan harapan konsistensi Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus ini dengan menonaktifkan Kejati beserta jajaran internal sampai oknum penyidik yang terlibat.

Pemberhentian tugas orang nomor satu di Kejati dan otoritas terkait ini dalam rangka memudahkan pemeriksaan.Sekaligus menyelamatkan korps Adiyaksa disela penegakan hukum yang gencar dilaksanakan Jaksa Agung dalam situasi Covid 19 saat ini.

Kamarudin Simanjuntak pengacara Agus Hartono menyebutkan, ketika pemeriksaan kliennya sebagai saksi pada Juli 2022 lalu. Kala itu Agus ditemui secara empat mata oleh oknum penyidik di ruang pemeriksaan lalu dimintai uang sebesar Rp 5 miliar per SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan–red).

Permintaan itu katanya atas perintah Kajati berinisial AH. Kejati Jawa Tengah dalam penanganan perkara ini telah mengeluarkan dua SPDP dan menetapkan Agus Hartono sebagai tersangka dua kali berturut-turut. Penetapan itu berdasarkan SPDP Kepala Kejati Jawa Tengah Nomor: PRINT-07/M.3/Fd.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022. Dan SPDP Nomor: PRINT-09/M.3/Fd.2/06/2022 tertanggal 20 Juni 2022.

Dari 2 SPDP itu, Agus mengakui dirinya diminta uang Rp 5 miliar per SPDP sehingga total uang permintaan untuk 2 SPDP berjumlah Rp 10 miliar. Namun Agus Hartono menolak menyerahkan uang puluhan miliar rupiah itu sehingga berakibat penetapan dirinya tersangka.

Agus dituduh melakukan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri, BRI Agroniaga dan Bank BJB Cabang Semarang ke PT CGP. Padahal, Agus Hartono hanya berlaku sebagai penjamin atau avalis saja.

Penetapan sebagai tersangka sangat tidak adil, tidak manusiawi, tidak pancasilais dan tidak menurut sesuai hukum positif di Indonesia.
Penetapan sebagai tersangka karena Agus tidak mau mengabulkan uang permintaan sebesar Rp 5 miliar per SPDP. Untuk itu, ICK meminta penetapan tersangka menimpa pimpinan PT CGP segera dicabut. Dipulihkan nama baiknya.

Agus berharap adanya keadilan dan perlindungan hukum nyata atas upaya kriminalisasi yang dilakukan penyidik Kejati Jawa Tengah terhadap dirinya. Mengingat perkara ini sebenarnya sudah diputus perdata oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menyatakan bahwa Agus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata dari pihak lain dan dalam proses penyelesaian pemberesan budel pailit, namun ironis dipaksakan oleh oknum jaksa untuk masuk pidana.(omi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.