BOGOR – Wacana pergantian Jaksa Agung kembali menjadi perhatian publik menyusul beredarnya kabar, bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani disebut-sebut berpeluang menggantikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran. Demi memuluskan jalannya Prof. Dr. Reda Manthovani menduduki kursi orang nomor satu di korps Adhyaksa ini, setidaknya empat LSM (lembaga swadaya masyarakat) dipakai untuk bersuara.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani menggantikan Dr. Amir Yanto, pejabat lama yang ditugaskan, untuk menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Perampasan Aset Kejaksaan RI.
Menanggapi isu tersebut, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, bahwa setiap upaya seseorang untuk menduduki jabatan publik, merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar ketentuan hukum.
“Upaya apa pun yang dilakukan, boleh-boleh saja. Yang penting tidak melanggar hukum. Jika melanggar hukum, harus dibatalkan dan dapat dituntut secara pidana,” kata Abdul Fickar saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Menurut mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu, potensi benturan kepentingan dalam proses pengangkatan pejabat publik hampir selalu ada.
Namun, hal tersebut dapat diminimalkan apabila seluruh persyaratan administrasi dan pertimbangan politik dipenuhi serta proses pengangkatannya dilakukan secara terbuka.
“Yang terpenting adalah persyaratan administrasi dan persyaratan politik dipenuhi, serta ada transparansi kepada publik mengenai alasan pengangkatan,” ujarnya.
Abdul Fickar juga menanggapi pertanyaan mengenai status mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febri Ardiansyah, yang disebut berubah status dari tersangka di kepolisian menjadi saksi saat penanganan perkara di kejaksaan.
Ia menjelaskan, bahwa secara hukum seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara, tetap dapat menjadi saksi dalam perkara lain, termasuk apabila penanganannya dipisahkan.
“Tersangka atau terdakwa dalam satu kasus, bisa saja menjadi saksi dalam kasus yang lain. Sangat mungkin juga menjadi saksi dalam perkara yang sama apabila berkas perkaranya dipisahkan,” jelasnya.
Terkait menguatnya nama Reda Manthovani dalam bursa calon Jaksa Agung, Abdul Fickar menilai setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk menduduki jabatan publik.
Ia menegaskan, pengangkatan Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dengan tetap mempertimbangkan syarat administratif, kepangkatan, kompetensi, dan penilaian terhadap kemampuan calon.
“Siapa pun berhak menjadi pejabat publik sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, dan memiliki kemampuan yang dinilai oleh pejabat yang mengangkatnya. Termasuk pengangkatan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden,” pungkasnya. (yopy/fs)
Komentar