oleh

Tata Kelola Dana Jaminan Sosial Bermasalah, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan

POSKOTA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti rencana kenaikan tarif BPJS kesehatan per 1 Juli 2020 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kepada wartawan, Jumat (15/5),menyebutkan akar masalah BPJS Kesehatan terkena defisit bukanlah kekurangan dana melainkan karena adalah tata kelola.

Hal tersebut dari data kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilakukan lembaga antirasuah ini pada 2019 silam.

Dalam kajiannya, tata kelola yang dilakukan BPJS Kesehatan selama ini menjadi sumber permasalahan defisit lantaran cenderung inefisien dan tidak tepat. Akibatnya, BPJS Kesehatan mengalami defisit yang merugikan negara.

Oleh karenanya, KPK menilai jika rencana pemerintah menaikkan iuran untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan tidak tepat dan harus memperbaiki sistem tata kelolanya.

”Defisit BPJS disebabkan karena inefisiensi dan penyimpangan (fraud). “Kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar wakil ketua KPK.

Menurut Ghufron jika keputusan kenaikan dilakukan, justru akan membebani rakyat. Terlebih, kenaikan tersebut akan memupus tercapainya tujuan Jaminan sosial sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2004 bahwa Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

”Menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menyelesaikan permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan BPJS,” kata Ghufron.

Pemerintah Indonesia rencananya pada 1 Juli kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Keputusan tersebut kembali menuai kritikan dari berbagai pihak dan masyarakat, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan ketidak setujuannya dan meminta pemerintah untuk meninjau ulang keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. (r)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *