oleh

Wali Kota Tangerang Dilaporkan Truth ke Polisi, Ini Dugaannya…

POSKOTA.CO – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dilaporkan ke polisi atas dugaan menutup informasi soal anggaran penanganan Covid-19 di Kota Tangerang. Arief dinilai telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tersebut diajukan Lembaga jaringan Indonesian Corruption Watch (ICW) di Banten yakni, Tangerang Publik Transparency Watch (Truth) ke Satreskrim Polres Metro Tangerang, Kamis (1/10/2020).

Wakil Kordinator Truth Ahmad Priyanto mengatakan, sebelum melaporkan orang nomor satu di kota berjuluk Akhlakul Karimah itu, pihaknya telah meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk membuka informasi soal penanganan Covid-19 seperti anggaran, data penerima bansos, dan dokumen-dokumen soal pengadaan barang dan jasa.

“Kita (Truth) meminta semua dokumen tentang penanganan Covid-19 sampai dokumen RS yang menjadi rujukan Pemkot Tangerang pasien Covid19,” katanya di Polres Metro Tangerang, Kamis (1/10/2020).

Menurut Ahmad, permintaan keterbukaan data-data tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Tapi pada faktanya, setelah kita mengakses informasi itu sangat sulit hingga akhirnya setelah kita pelajari ada dua hal yang kita nilai,” katanya.

Lanjut Ahmad, pihaknya menilai Pemerintah Kota Tangerang telah melanggar pidana tentang undang-undang informasi publik. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Tangerang juga tidak menjalankan perintah dari undang-undang tersebut.

“Makanya kita laporkan. Jelas itu pada pasal 52 apabila badan publik tidak mempublikasikan menghambat dan sebagainya informasi publik, bisa kurungan 1 tahun penjara atau denda 5 juta,” ungkapnya.

Ahmad menambahkan, pihaknya pernah melayangkan surat ke Pemerintah Kota Tangerang untuk meminta keterbukaan informasi publik. Namun permintaan tersebut ditolak.

“Makanya kita sudah mengirimkan surat sengketa ke komisi keterbukaan informasi di provinsi Banten, sudah diregister dan tinggal nunggu proses sidangnya, nah itu makanya itu upaya lain kita akan laporkan ini ke Kemendagri,” tegasnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah menyatakan telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.

“Kami sudah konsultasi dengan BPKP dan BPK RI, karena dalam situasi darurat seperti ini, banyak anggaran kegiatan belanja daerah yang diubah,” katanya.

Arief menjelaskan, BPKP bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Jadi anggaran untuk Covid-19 di Kota Tangerang, sejauh ini sudah dalam audit BPKP Provinsi Banten, mereka yang mengawal jalannya relokasi anggaran, kami juga mendapatkan konsultasi dari Kemendagri,” paparnya

Arief menambahkan, anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang telah di relokasi sebesar Rp 210,9 miliar rupiah per Juli 2020. Selain itu, data mengenai Covid-19 dapat diakses oleh masyarakat melalui website https://covid19.tangerangkota.go.id/.

“Dana tersebut tentunya difokuskan untuk penanganan kesehatan, distribusi bantuan bagi warga terdampak serta ketahanan pangan masyarakat,” pungkasnya. (imam/sir)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *