BOGOR — DPRD Kota Bogor menyoroti postur anggaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Sorotan utama diarahkan pada ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja serta rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Demokrasi Solidaritas Indonesia sekaligus Ketua Komisi I, Sugeng Teguh Santoso (STS), menilai rancangan anggaran tersebut masih membutuhkan rasionalisasi sebelum disepakati.
Berdasarkan dokumen yang dicermatinya, belanja daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan sekitar Rp3,799 triliun, sedangkan pendapatan diproyeksikan sekitar Rp3,071 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp728 miliar antara belanja dan pendapatan. Pemerintah daerah kemudian mencantumkan rencana pembiayaan melalui pinjaman baru sekitar Rp490 miliar.
Namun, setelah memperhitungkan skema pembiayaan tersebut, masih tercatat SiLPA berkenaan negatif sekitar Rp317,7 miliar.
Sugeng menilai kondisi tersebut menunjukkan postur anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan APBD.
“Ini adalah pelanggaran nyata terhadap asas zero balance atau anggaran berimbang yang diwajibkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Rancangan APBD harus disajikan dalam posisi berimbang,” kata Sugeng, Jumat (14/8/2026).
Selain defisit, DPRD juga mempertanyakan penggunaan angka estimasi SiLPA awal sebesar Rp30 miliar yang disebut muncul secara berulang dalam proyeksi anggaran 2025, 2026, dan 2027.
Menurut Sugeng, angka tersebut semestinya disusun berdasarkan perhitungan kas dan prognosis keuangan yang realistis, bukan sekadar menggunakan angka yang sama setiap tahun.
“Ini bukan angka hasil perhitungan akuntansi atau prognosis kas yang akurat. Ini adalah angka templat atau angka formalitas yang dipasang terus-menerus setiap tahun tanpa basis data yang riil,” ujarnya.
Ia menilai ketidakakuratan proyeksi SiLPA dapat memengaruhi kualitas perencanaan APBD karena angka tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan pembiayaan daerah.
Rencana pinjaman daerah sekitar Rp490 miliar juga menjadi perhatian DPRD.
Sugeng meminta pemerintah daerah memastikan pinjaman tersebut memiliki dasar hukum, kemampuan pembayaran, serta tujuan penggunaan yang jelas.
Menurutnya, utang daerah semestinya digunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki manfaat dan nilai strategis bagi daerah, bukan sekadar menutup kekurangan dalam struktur APBD.
“Pinjaman daerah harus berada dalam koridor hukum yang ketat dan diarahkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar menambal ruang fiskal yang sempit,” katanya.
Salah satu penggunaan pinjaman yang menjadi sorotan adalah rencana pembebasan lahan. DPRD menilai kebutuhan pengadaan aset harus dihitung berdasarkan urgensi, kesiapan perencanaan teknis, serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Rencana pengadaan lahan dengan nilai sekitar Rp446,6 miliar pun diminta dikaji kembali apabila dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED) belum matang.
Sugeng mengingatkan, persoalan utama bukan hanya bagaimana menutup defisit dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan kemampuan APBD tetap terjaga selama masa pelaksanaan.
Menurutnya, tekanan fiskal dapat berdampak pada sejumlah program pelayanan masyarakat apabila struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak dihitung secara realistis.
Karena itu, ia meminta TAPD melakukan rasionalisasi terhadap belanja serta memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan untuk menutup selisih anggaran sekitar Rp317,7 miliar.
Sugeng juga berharap Badan Anggaran DPRD Kota Bogor tidak terburu-buru menyepakati Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 sebelum seluruh persoalan dalam struktur anggaran mendapatkan penjelasan dan perbaikan.
“Setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat. Saya berharap anggaran Kota Bogor disusun secara profesional dan mengutamakan keberlangsungan pelayanan publik,” pungkasnya. (yd/fs)
Komentar