POSKOTA.CO – Dikutip dari laman Kodam Jaya, menyebutkan bahwa peristiwa kerusuhan di TMP Kalibata pada 30 September 2020, purnawirawan bukan mewakili organisasi yang sah seperti Pepabri atau PPAD dan sebagainya melainkan yang tergabung dengan KAMI dan PPKN yang akan memanfaatkan moment 30 September untuk melakukan deklarasi di Tugu Pahlawan Kalibata.
Atas nama PPKN (Purnawirawan TNI Pengawal Kedaulatan Negara) ditandatangani oleh Letjen Mar (Purn) Suharto mengajukan izin untuk ziarah ke Kemensos, namun tidak diizinkan dengan alasan menghindari penyebaran Covid-19.
Pihak aparat sudah sangat menghormati para purnawirawan walau pun tanpa ada surat izin, maka pelaksanaan ziarah diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan cara bergantian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, masing-masing sebanyak 30 orang. Namun yang terjadi sebagian purnawirawan bukan berziarah tapi justru melakukan deklarasi dengan tujuan menyampaikan rasa keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah.
Satgas PDMPK Kodam Jaya dan Polda Metro berkewajiban menegakkan aturan Perda DKI tentang larangan berkerumun. Aparat kepolisian sudah melarang adanya kegiatan tersebut dengan memberi peringatan melalui alat komunikasi namun tidak dihiraukan.
Melihat situasi tersebut, Dandim selaku Dansatgas PDMPK langsung bertindak mengingatkan untuk membubarkan diri karena tidak sesuai dengan tujuan semua termasuk tidak menegakkan protokol kesehatan dengan diawali dengan permohonan maaf kepada purnawirawan agar tidak melakukan deklarasi yang menimbulkan kerumunan massa. kenyataannya para purnawirawan memaksa untuk melakukan deklarasi. Mohon kepada para senior yang sudah purna agar informasi yang belum jelas tidak ditanggapi dengan negatif.
Apakah kejadian kemarin di TMP Kalibata mewakili para purnawirawan? Setelah dicek ke Pepabri bahwa kelompok itu pun tidak terkonfirmasi ke Pepabri. Oleh karenanya situasi saat ini perlu diwaspadai agar jangan sampai diperkeruh dengam isu-isu untuk membenturkan para purnawirawan dengan aparat, padahal yang dilakukan di TMP tersebut bukan untuk kepentingan organisasi besar purnawirawan Pepabri dan PPAD.
Rekan-rekan dan senior agar tetap waspada bahwa perjuangan para purnawirawan sudah banyak berjasa di Republik ini, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok kecil saja. Apabila ada masukan untuk pemerintah silakan melalui wadah Pepabri atau lainnya yang sudah diakui pemerintah. Jangan sampai militansi para purnawirawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Perlu dipahami para petugas di lapangan selama ini sudah bekerja keras untuk mencegah terjadinya cluster baru Covid-19, sehingga tugas mereka di lapangan setiap saat dilakukan tidak menutup kemungkinan beresiko tinggi.
Menurut saya beri kesempatan saat ini para petugas menjalankan tugasnya untuk kepentingan bangsa. Kalau dulu musuhnya jelas namun saat ini dinamikanya lebih besar terlebih lagi harus konsentrasi dengan masalah Covid-19.
Saat ini negara kita dan seluruh dunia sedang menghadapi wabah Covid-19 bagi para purnawirawan tentunyandi usia lanjut sangat rentan terpapar virus corona. Menurut saya apabila ada kepentingan politik mohon ditahan terlebih dahulu, justru saat ini seharusnya kita tunjukkan untuk bahu membahu mengatasi virus corona membantu pemerintah agar musibah ini cepat berlalu.
Demikian penjelasan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman. (***/sir)
Komentar