oleh

Sudin Nakertransgi Monitoring Kepatuhan Perusahaan di Jakut

POSKOTA.CO – Sebanyak 37 perusahaan di Jakarta Utara kembali diingatkan terkait pembatasan 25 persen pegawai masuk kerja dalam masa Pengetatan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk memastikan jalannya pembatasan ini, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Utara melakukan monitoring dan kepatuhan perusahaan, Selasa (12/1/2021).

Kepala Sudin Nakertransgi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot S Widagdo mengakui, pihaknya melakukan monitoring perusahaan-perusahaan di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan pihaknya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 3 Tahun 2021.

“Tentang Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dalam rangka penangulangan Covid-19,” kata Gatot Widagdo, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, selama dua hari diberlakukan PSBB ini, Sudin Nakertransgi Jakarta Utara sudah melakukan inspeksi ke sebanyak 37 perusahaan.

“Hari ini kami ke lapangan untuk uji petik pada dua perusahaan. PT Agung Raya dan PT Tangguh Samudra Jaya. Total selama pemberlakuan PSBB selama tanggal 11 dan 12 Januari 2021 ini sudah sebanyak 37 perusahaan yang kami kunjungi. Kepatuhan setelah dikeluarkannya Pergub No 3 Tahun 2021 cukup lumayan. Masyarakat sudah tersosialisasi PSBB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PPKM pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dari pengalaman hampir satu tahun pandemi, perusahaan-perusahaan di Jakarta Utara sudah banyak yang mengikuti imbauan pemerintah.

“Penerapan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker) ditambah dengan pengecekan suhu tubuh setiap masuk kantor sudah dijalankan dengan baik. Saya melihat karyawan sudah 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen masuk seperti biasa,” ujarnya.

Monitoring kepatuhan ini dilakukan bukan semata-mata ingin memberikan sanksi hukum buat perusahaan yang tidak menjalankan imbauan pemerintah.

“Jika ada nanti ada yang melanggar bukan semata-mata memberikan sanksi hukum kepada yang melanggar. Tapi kita memang mendorong setiap perusahaan khususnya di Jakarta Utara untuk mempunyai tanggung jawab, komitmen bersama, mempunyai peran aktif dan berkontribusi untuk bagaimana kita memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” tuturnya. (wandhy)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *