JAKARTA – Normalisasi sejumlah saluran dan kali menjadi salah satu prioritas usulan dalam Musrenbang tahun 2026 di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar). Selain itu, upaya penanggulangan kebakaran dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) juga menjadi prioritas.
Hal tersebut diungkapkan Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya dalam paparannya pada penutupan Musrenbang tahun 2026 di aula kantor kecamatan setempat, Rabu (25/2/2026). Hadir Wakil Wali Kota Jakbar, Yuli Hartono, para lurah, perwakilan satuan perangkat kerja daerah (SKPD), perwakilan ketua RW, FKDM dan lain-lain.
Diakui Raditian, selama ini kawasan Jalan Tubagus Angke, Jelambar dan Jalan Jelambar Baru, masih menjadi kawasan rawan tergenang. Menurutnya, kontur geografis cekungan menyebabkan kawasan itu kerap tergenang antara 30-50 sentimeter saat terjadi hujan deras atau Kali Angke meluap.
“Program normalisasi saluran meliputi perbaikan dan pembersihan saluran drainase, peningkatan kapasitas saluran dan integrasi sistem drainase, pemeliharaan rutin serta penambahan kapasitas pompa. Target penyelesaian tahun 2027 untuk mengatasi di 10 titik genangan,” jelas Raditian.
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pembangunan MCK komunal juga menjadi prioritas. Usulan kegiatan pembangunan MCK komunal di 6 RW, edukasi sanitasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta pengawasan dan monitoring untuk menghilangkan praktik BABS melalaui STBM.
Program prioritas lainnya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Meliputi sosialisasi keselamatan dan pemeriksaan instalasi listrik, pelatihan mitigasi bencana kebakaran,bentukan kelompok siaga kebakaran di kelurahan seta penambahan rumah hydran mandiri.
Raditian menambahkan sebanyak 313 usulan dibahas dalam kegiatan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Grogol Petamburan. Hasilnya, sebanyak 216 usulan disepakati untuk dilanjutkan dibahas dalam forum Musrenbang tingkat kota Jakarta Barat.
“Dari proses pembahasan yang dilakukan, disepakati 216 usulan untuk diteruskan ke tingkat kota. Kita akan dorong terus untuk direalisasikan tahun depan,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono menegaskan, hingga tiga hari ke depan masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Terhadap usulan yang tidak bisa diakomodir lantaran kesalahan input ataupun admonitasi lainnya, bisa saja diajukan surat untuk melakukan revisi ke tingkat kota.
Diharapkannya, proses Musrenbang ini bisa memastikan seluruh aspirasi warga sesuai arah pembangunan Jakarta sebagai top kota global dunia bisa terfasilitasi. Tidak hanya mengentaskan banjir dan kumuh, diharapkan tahapan Musrenbang juga bisa mengakomodir peningkatan infrastruktur transportasi serta kesejahteraan warganya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jakarta Barat, Inad Luciawaty menambahkan, persoalan sampah yang menumpuk masih ditemuinya di sejumlah lokasi se-kecamatan Jakarta Barat. Karena itu, Ia meminta jajaran Lingkungan Hidup agar bisa menindaklanjuti.
“Selain itu, saya berharap kader Jumantik tidak hanya bekerja mencari sarang nyamuk tapi juga bisa meningkatkan kesadaran agar warga melaksanakan PSN mandiri,”ucapnya. (ta)
Komentar