JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen lintas sektor untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah krusial di Sumatra dan Kalimantan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10/2026), jajaran pejabat kementerian dan lembaga terkait memaparkan pengerahan peralatan canggih masif, prediksi iklim, hingga penindakan hukum tegas terhadap pelaku pembakaran.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menegaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan dengan pendekatan kolaboratif tanpa kompromi. Dukungan penuh juga diberikan Kemenkeu untuk memastikan kesiapan anggaran operasi di lapangan.
“Sinergisitas TNI, Polri, BMKG, BNPB, hingga pemerintah daerah adalah kunci. Kami memastikan seluruh personil dan armada bekerja maksimal menekan titik api di wilayah terdampak,” tegas Brigjen TNI Honi Havana.
54 Helikopter Dikerahkan, OMC Terus Dipacu
Untuk menembus area yang sulit dijangkau jalur darat, pemerintah telah menyiagakan 54 helikopter water bombing dan patroli.
Di wilayah Kalimantan, operasi juga mendapat dorongan armada helikopter jenis Chinook hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Dr. Marjuki, menjelaskan bahwa tren karhutla sangat dipengaruhi dinamika iklim, terutama fenomena El Niño. Meski Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus digencarkan, ketersediaan awan potensial di beberapa area seperti Sumatra Selatan dan Jambi sempat menjadi tantangan.
”Musim hujan diprediksi mulai masuk secara bertahap pada pertengahan Oktober. Namun hingga puncak transisi tersebut tiba, OMC terus dipicu untuk menciptakan hujan buatan di titik-titik rawan,” ungkap Dr. Marjuki.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Dari sisi regulasi dan penindakan, Satgas Karhutla memperketat pengawasan di kawasan hutan serta area konsesi.
Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Hariyanto, menggarisbawahi pentingnya pencegahan dini dan keterlibatan masyarakat di tingkat tapak agar lahan yang rawan tidak sengaja atau sengaja dibakar.
Sementara itu, Kabag Pulahjianta Polri, Kombes Pol. Erwin Sinaga, menekankan ketegasan aparat dalam menjerat para pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi. Penindakan hukum tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga mengusut keterlibatan perusahaan pemegang izin yang lahannya terbiarkan terbakar.
Di sektor daerah, Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri, Danang Putra, memastikan pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla telah mengaktifkan status siaga darurat serta memobilisasi personel pemadam kebakaran (Damkar) dan Manggala Agni.
Dengan kombinasi gempuran udara water bombing, modifikasi cuaca, dan jerat hukum berlapis, pemerintah optimistis laju perluasan karhutla dapat ditekan hingga musim penghujan turun secara merata. (aga)
Komentar