oleh

Banyak Pelanggaran Adminduk di Jakarta, Pj Gubernur DKI Heru Pusing Melihat Data Satu Alamat Punya 20 KK

JAKARTA  – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku pusing melihat adanya data satu alamat memiliki sepuluh sampai 20 Kepala Keluarga (KK). Menurutnya hal ini banyak terjadi di kawasan padat hunian dan harus ditertibkan sesuai aturan baru yakni satu alamat maksimal tiga KK.

“Itu contoh yang sampel dari dugaan  pelanggaran administrasi kependudukan (Adminduk). Bayangkan, satu alamat bisa terdapat lebih dari sepuluh KK, bahkan ada yang sampai 20 KK,” kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5). Hal ini terjadi dikarenakan berbagai faktor, antara lain warga yang sudah pindah ke luar daerah tapi tetap mempertahankan KTP DKI supaya tetap dapat menikmati bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan masih banyak lagi lainnya.

Faktor lainnya adalah dengan adanya KTP DKI,  pemilik kendaraan bermotor tidak perlu melakukan pindah alamat. “Selain itu juga ada oknum masyarakat yang sudah pindah ke luar daerah, menggunakan KTP DKI untuk mengajukan pinjaman finansial, termasuk pinjaman online (pinjol) yang marak terjadi belakangan ini,” papar Heru.

Menurutnya banyak pemilik properti terutama rumah kost maupun kontrakan yang kebingungan dan malu karena rumahnya sering didatangi debt collector lantaran ada mantan penghuni yang bermasalah dengan pinjol maupun Kartu kredit. “Jadi, semua ini bukan pelanggaran sepele seperti dilontarkan sejumlah pihak. Pemprov DKI secara tegas tetap akan menertibkan Adminduk, termasuk penonaktifan NIK,” tegasnya.

Heru minta kepada pimpinan wilayah seperti Walikota, Camat, dan Lurah untuk menggerakkan RT/RW menertibkan Adminduk di lingkungan masing-masing. “Mantan warga yang sudah lebih setahun pindah ke daerah dan mereka tidak punya properti di Jakarta, maka NIK DKI harus dinonaktifkan. Sebaliknya, warga Jakarta yang selama bertahun-tahun kerja di luar daerah ataupun luar negeri, tetapi masih punya properti di Jakarta, mereka tidak masuk dalam program penonaktifan,” papar Heru.

Sedangkan warga yang memiliki sejumlah rumah di Jakarta dan beberapa daerah lainnya,  mereka bisa memilih mau menggunakan KTP daerah yang sesuai dengan kehendaknya. “Camat dan Lurah harus mengingatkan RT/RW untuk ketertiban KK yakni satu alamat maksimal tiga KK. Jika lebih dari itu, harus ditertibkan,” tandasnya. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *