oleh

Sentul City Klaim Pemilik Sah 3.200 Hektar Lahan yang Disengketakan

POSKOTA. CO – PT Sentul City Tbk (SC) meminta semua pihak meletakkan masalah sengketa lahan pihaknya dengan Rocky Gerung dalam koridor hukum. Faisal Farhan, SH MH, Kepala Departemen Legal Sentul City dalam keterangannya dikantornya di Sentul Senin (20/9/2021) memastikan,  pihaknya selalu taat hukum dengan mengikuti semua prosedur.

SC lanjut Farhan, tetap berpegang pada azas legalitas  tanah yang diperoleh sejak tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagai perusahaan terbuka, SC tidak mau mencampuri apalagi melakukan intervensi kepada lembaga negara dalam hal ini BPN.

“Sejak tahun 1994 sampai sekarang, pemerintah kasih SC sertifikat. Jadi kami terus berpegang pada legalitas itu,” katanya.

Farhan juga memberi klarifikasi, jika BPN tidak mungkin mengeluarkan surat resmi ke SC,  jika dianggap tanah tersebut, akan ditelantarkan. Bagi Farhan, lahan seluas 3.200 Ha yang didapat sesuai aturan yang berlaku, semuanya dalam perencanaan yang matang.

Bahkan dalam proses pengembangan kedepan, SC sudah bersiap membangun perumahan dan kawasan wisata diatas lahan 2.000 Ha.

“Dalam jangka pendek ini, kami akan membangun perumahan dan kawasan wisata. HGU kami berlaku sampai tahun 2034. Ini masih sangat panjang. Jadi tidak benar lahan yang dimiliki SC ditelantarkan,” kata Farhan.

Untuk kepastian hukum siapa pemilik sah atas lahan 800 meter yang diperdebatkan antara Rocky Gerung dan SC, Farhan meminta, agar kasus ini tidak digeser atau digiring ke ranah politik.

BPN bersikap aneh

Sementara terkait lambannya Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor bersikap, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi kepada wartawan mengaku aneh.  Pasalnya di era serba teknologi ini, harusnya dalam waktu sesingkat mungkin, BPN sudah bisa memberi jawaban, siapa pihak pemilik sah lahan tersebut.

Bungkamnya BPN patut diduga, antara kedua belah pihak yang berseteru, masing-masing memiliki beking, hingga membuat pejabat BPN gamang dan galau dalam bersikap.

Yusfitriadi mengatakan, polemik dalam hal kasus sengketa lahan antara Rocky Gerung dan warga lainnya dengan PT Sentul City, harusnya dengan cepat disikapi Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Hal ini, guna menghindari masuknya pihak lain lagi atau kepentingan lain, dalam hal keabsahan siapa pihak yang berhak atas alas hak tanah tersebut. Jika pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor masih memikirkan pihak mana yang akan menguntungkan mereka hingga kasus sengketa tanah ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan merugikan.

Bagi Yusfitriadi, di era serba digital, harusnya BPN hanya membutuhkan waktu 5 hingga 10 menit, untuk mengetahui siapa pemilik sah atas lahan yang alas haknya hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) tersebut.

“Saya melihatnya, Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor tidak serius dalam bekerja atau data tanah di instansi tersebut memang acak-acakkan,” ujarnya kepada wartawan.

“Atau ada dugaan, baik Rocky Gerung maupun SC, sama-sama punya back up hingga Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor gamang dalam membuat keputusan,” katanya lagi.

Jika demikian, maka perselisihan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City Tbk akan menemui jalan buntu. Dan jika demikian, kasus ini akan berakhir di pengadilan yang berhak memutuskan atas permainan dari para mafia tanah ini.

Yusfitriadi yang juga Direktur Democrazy Electoral Empeworment Partnership (DEEP) ini berharap, sengketa lahan antara SC dan Rocky Gerung, tidak diseret ke ranah politik.

Jika masuk area politik, maka akan banyak variabel yang menjadi penilaian atau persepsi masyarakat umum.

“Kalau dibawa ke ranah politik, maka persepsi publik nanti macam-macam. Nanti ada yang bilang, munculnya kasus ini, untuk menutupi kasus lainnya yang lebih besar. Tanah ini awalnya dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara XI. Kedua belah pihak  saling mengklaim. Harus ada solusi. Dan BPN harus kasih keterangan,”tegas Yusfitriadi. (yopi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *