oleh

Sah Saja Jaksa Banding atas Vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat

POSKOTA.CO – Pasangan ‘suami istri’ Totok Santoso,43, dan Fanny Aminadia,42, yang mengaku sebagai raja dan ratu Keraton Agung Sejagad (KAS) di Purworejo, Jateng akhirnya divonis masing-masing 4 dan 1,5 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Sutarno yang dilaksanakan secara online di Pengadilan Negeri Purworejo ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya jaksa yang sebelumnya menuntut masing-masing 5 dan 3,5 tahun penjara ini menyatakan banding. Begitu juga penasehat hukumnya Muhammad Sofyan berencana banding karena merasa tidak puas atas putusan itu.

“Klien kami menganggap hakim mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan,” ucapnya sambil menyebutkan ada fakta persidangan lainnya yang diabaikan seperti keterangan saksi meringankan dan bukti yang diajukan kedua terdakwa. Majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan JPU saja. Padahal semua ahli JPU bisa dipatahkan oleh keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa.

Melihat putusan ini pemerhati hukum M. Solihin HD, SH, MH, menyatakan sah- sah saja JPU dan penasehat hukumnya sama-sama mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut.

“Saya melihat hal ini sah-sah saja keduanya menyatakan banding karena memang sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik jaksa dan penasehat hukum dapat mengajukan banding atau kasasi karena merasa tidak puasa atas putusan terhadap kedua terdakwa yang mengaku sebagai raja & ratu KAS,” ucapnya.

Solihin yang juga menjabat sebagai Sekjen Yayasan Lembaga Study Hukum Cik Ditiro (LSHCD) ini menyebutkan vonis ini cukup berat bila kedua terdakwa hanya terbukti
bersalah yakni Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana mana dalam dakwaan kesatu.

“Dalam putusan itu majelis hakim menyatakan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menyebarkan berita bohong dan turut serta dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat,” ucapnya.

Namun, tambah advokat ibukota ini, sebaliknya bila kedua terdakwa juga terbukti mengeruk dana dari masyarakat dalam hal ini para pengikutnya dengan bujuk rayu dengan janji-janji dan perkataan bohong, tentunya hal ini merupakan penipuan karena apa yang dijanjikan tidak menjadi kenyataan, sehingga putusan itu dinilai JPU terlalu ringan, dan wajar bila kemudian jaksa mengajukan banding.

“Jadi menurut saya ada berat dan ringannya putusan ini karena tergantung dari bukti yang dinyatakan majelis hakim dalam perbuatan kedua terdakwa tersebut,” ucap anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ini.

Dalam kasus ini, Toto dan Fanny didakwa dengan pasal 14 ayat 1 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 14 ayat 2 UU NO 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan kedua yakni pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, tentang penipuan.

Menurut Solihin munculan kerajaan-kerajaan ‘baru’ di Indonesia menyebut sosok Toto memiliki kemampuan masuk ke dalam struktur keyakinan masyarakat sehingga mampu mendapat pengikut dan percaya apa yang dikatakannya.

“Yang jadi keseruannya lagi justru munculnya kerajaan-kerajaan tersebut pada saat kondisi hiruk-pikuk isu politik dan ekonomi. Hal inilah yang membuat kelucuan dan sangat menggelitik di tengah masyarakat,” ucapnya.

Yang jelas, dirinya merasa prihatin dengan masih adanya masyarakat yang begitu mudahnya percaya terhadap atribut yang berbau kebangsawanan. Selain itu banyak juga pihak lainnya yang mengaku keturunan bangsawan. Mereka seolah terhipnotis dengan kejayaan masa lalu di masa nusantara.

Menurutnya ada beberapa faktor munculnya fenomena pengakuan atau deklarasi seseorang menjadi raja atau ratu ini. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Apalagi kemudian oknum yang mengaku sebagai keturunan raja atau bangsawan ini tak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kepolosan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

“Dengan terdorong oleh faktor ekonomi inilah mereka menggunakan keluguan masyarakat yang tergiur penampilan ala bangsawan dan janji muluk agar mau bergabung tetapi harus membayar iuran dan membuat seragam,” pungkas Solihin. (budhi/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *