oleh

MENAG BARU PERSILAKAN KPK BONGKAR KORUPSI HAJI 2012-2013

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin  pengganti Suryadharma Ali
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pengganti Suryadharma Ali

POSKOTA.CO – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji tidak akan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013.

“Penegakan hukum itu sudah menjadi amanah konstitusi. Saya sebagai menteri agama tidak boleh menghalang-halangi meskipun itu jajaran saya sendiri. Jadi sepenuhnya kita harus menghormati dan tidak boleh ada intevensi di situ,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa.

Konferensi pers tersebut dilaksanakan pasca pertemuan antara Menag Lukman Hakim Saifuddin yang ditemani dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Abdul Jamin dengan jajaran pimpinan KPK yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

Meski mengaku mendukung penegakan hukum, namun ia menolak untuk mencopot jajarannya di Kemenag tanpa bukti hukum.

“Tentu saya harus bekerja berdadarkan hukum, saya tidak bisa menggeserkan, memindahkan, memberhentikan orang kalau tidak jelas apa kesalahannya. Kalau hukum menyatakan yang bersangkutan bersalah dan itu terbukti secara hukum melalui proses peradilan ya tentu hukum yang bekerja tanpa harus saya berhentikan. Kita ikuti aturan hukum,” ungkap Lukman.

Ia pun mengakui bahwa saat ini sejumlah pejabat di Kemenag mengalami kekhawatiran karena kasus yang menjerat mantan Menag Suryadharma Ali.

“Secara jujur saya harus menyatakan sebagian pegawai, pejabat di Kemenag mengalami semacam demoralisasi. Ada semacam suasana yang mencekam, kekhawatiran, ketakutan karena memang sedang proses penyidikan oleh KPK. Saya sebagai Menag tidak bisa mengintervensi KPK untuk jangan melakukan ini atau itu,” tambah Lukman.

Mantan Wakil Ketua MPR tersebut mengaku sedang berupaya untuk mengangkat moral jajaran Kemenag.

“Saya berupaya mengangkat moral mereka agar bekerja sesuai dengan semboyan Kemenag: ikhlas beramal dan lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada hikmah tersendiri meski ada beban tugas lain ketika harus memberikan keterangan, kesaksian karena keperluan KPK tapi mudah-mudahan bisa teratasi dengan semangat motivasi agar penyelenggaraan haji lebih baik,” ungkap Lukman.

KPK dalam kasus ini menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka sejak 22 Mei 2014.

KPK pun sudah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dalam kasus ini seperti Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud Kasyful Anwar, Kepala Suku Bagian Tata Usaha Setjen Kemenag Amir Ja’far dan Mantan Kabag TU Kemenag Saefudin A Syafi’i, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis, Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji dan Umroh, Khazan Faozi, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Dalam Negeri, Suryo Panilih, Kasie pendaftaran, Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terintegrasi (Siskohat) Nurcholis dan sejumlah pejabat Kemenag lainnya.

Dugaan korupsi tersebut mencakup anggaran di beberapa pokok pembiayaan yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

KPK menyangkakan Suryadharma berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004-2012.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *