oleh

ANGGORO DIGANJAR 5 TAHUN, MS KABAN KETAR-KETIR

Anggoro Widjojo saat tiba di Gedung KPK, Jakarta. (DOK)
Anggoro Widjojo saat tiba di Gedung KPK, Jakarta. (DOK)

POSKOTA.CO – Anggoro Widjojo diganjar lima tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (2/7). Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati.

Menurut Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati, pemilik PT Masaro Radiokom itu terbukti menyuap Ketua Komisi IV DPR periode 2004 sampai 2009, Yusuf Erwin Faisal, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan 2005 sampai 2007 Boen Mukhtar Poernama dalam proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008.

Hakim Ketua Nani juga mengganjar Anggoro dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Jika tidak dibayar maka dia mesti mengganti dengan hukuman kurungan dua bulan.

Pertimbangan memberatkan Anggoro adalah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak mematuhi proses hukum dan melarikan diri ke luar negeri, serta berbelit memberikan keterangan. Sementara hal meringankan berusia lanjut dan sakit.

Perbuatan Anggoro terbukti melanggar dakwaan primer. Yakni Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK beberapa waktu lalu, hanya berbeda soal hukuman subsider. Yakni lima tahun penjara serta denda senilai Rp 250 juta subsider kurungan selama empat bulan.

Sayangnya sidang Anggoro mulur 2,5 jam dari jadwal. Mestinya Hakim Nani membuka sidang tepat pukul 10.00 WIB, tapi baru terlaksana pukul 12.30 WIB.

Menurut Hakim Nani, Anggoro menyogok dengan uang Rp 210 juta dan Rp 925 juta, SGD 220 ribu, SGD 92 ribu, dan USD 20 ribu ribu, serta dua buah elevator berkapasitas masing-masing 800 kilogram seharga USD 50,581 terkait dengan persetujuan DPR tentang Rancangan Pagu Bagian Anggaran Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp 4,2 triliun yang diajukan oleh Departemen Kehutanan. Revitalisasi SKRT senilai Rp 180 miliar termasuk dalam rancangan anggaran itu.

Guna memuluskan niatnya, Anggoro meminta anak buahnya, Putranefo, supaya mendekati Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dephut Wandjojo Siswanto, Kasubag Sarana Khusus Biro Umum Dephut Joni Aliando, Kabag Perlengkapan Biro Umum Dephut Aryono, serta Sekretaris Jenderal Dephut, Boen Mukhtar Poernama, supaya mau mengajukan rancangan anggaran pengadaan SKRT dan menunjuk PT Masaro Radiokom sebagai pelaksana pengadaan SKRT. Dia memberikan iming-iming uang kepada para pejabat itu.

“Sebagai tanda terima kasih, terdakwa memberikan uang senilai Rp 20 juta dan USD 10 ribu kepada Wandjojo serta USD 20 ribu untuk Boen,” ujar hakim.

Atas usulan Wandjojo, M.S. Kaban menetapkan PT Masaro Radiokom sebagai pemenang penyedia barang jasa pekerjaan peluasan jaringan SKRT melalui surat No.S.384/Dephut-II/2007 tertanggal 12 Juni 2007.

Anggoro pun menjanjikan sejumlah uang jika Yusuf berhasil meloloskan anggaran. Pada 16 Juli 2007, Yusuf mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahan diteken oleh H. M.S. Kaban, S.E, M.Si selaku Menteri Kehutanan saat itu.

Karena Yusuf berhasil meloloskan anggaran, Anggoro lantas menepati janji. Dia memberikan sejumlah uang kepada Yusuf yang diantar oleh anaknya, David Angka Wijaya, melalui Tri Budi Utami di ruang sekretariat Komisi IV DPR.

Uang itu kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV saat itu. Yakni Suswono (Rp 50 juta), Muchtaruddin (Rp 50 juta), dan Muswir (Rp 5 juta).

Pada November 2007, Yusuf kembali menerima sejumlah uang dari Anggoro. Duit itu dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV saat itu, yakni Fachri Andi Laluasa (SGD 30 ribu), Azwar Chesputra (SGD 5 ribu), Hilman Indra (SGD 140 ribu), Muchtaruddin (SGD 40 ribu), dan Sujud Sirajuddin (Rp 20 juta).

Anggoro juga terbukti membelikan dua buah elevator atas permintaan M.S. Kaban. Elevator itu dibeli buat dipergunakan di dalam gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang juga sempat dipakai sebagai tempat kegiatan Partai Bulan Bintang, di mana Kaban menjabat Ketua Umum PBB. Kaban juga terbukti menerima uang sogok dari Anggoro sebesar USD 45 ribu, Rp 50 juta, dan SGD 40 ribu.

“Terdakwa terbukti memberikan sejumlah uang kepada saksi M.S. Kaban, pejabat Kementerian Kehutanan, dan dua buah elevator,” kata Hakim Anggota Ibnu.

Menurut Hakim Ibnu, di persidangan Anggoro boleh saja menyangkal memberi apapun kepada Kaban. Tetapi menurut dia, penyangkalan tanpa alasan patut dengan jelas mengungkap perbuatan Anggoro telah jelas memberi uang dan barang kepada Kaban.

“Penyangkalan tersebut haruslah dikesampingkan,” ujar Hakim Ibnu.

Hakim Ibnu melanjutkan, dalam persidangan Kaban juga menyangkal keterangan terdakwa dan saksi-saksi lain. Tetapi menurut dia hal itu hanyalah upaya keduanya buat menghindar dari perbuatannya dan pertanggung jawaban hukum.

“Karena keterangan keduanya tanpa didukung alat bukti apapun, maka patut dikesampingkan,” ucap Hakim Ibnu.

Selepas pembacaan putusan, Anggoro menyatakan menerima vonis hakim. ‘Saya menerima,” ujar Anggoro. Sementara Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Riyono, menyatakan pikir-pikir.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *