oleh

Puluhan Umat Vihara Hok Tek Tjeng Sin Gelar Aksi Protes Atas Putusan PN Jaksel

POSKOTA.CO-Puluhan Umat Buddha menggelar aksi unjuk rasa di halaman Vihara  Amurva Bhumi (Hok Tek Tjeng Sin), Jumat (26/5/2023). Massa aksi tersebut menolak hasil putusan majelis hakim atas vonis Perkara No 761/Pdt.G/2022/PN.JKT.Sel.

Koordinator umat untuk keadilan Vihara Hok Tek Tjeng Sin yang berlokasi di Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan,  Angin Ngo mengatakan, putusan hakim tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.

Menurut Angin,  Vihara ini kan sudah ratusan tahun harusnya dilestarikan  bukannya di permasalahkan. Awalnya pada tahun 1997 Vihara ini terjadi sengketa, namun putusan pengadilan pada saat itu dimenangkan pihak Vihara.

Sekarang pada tahun 2023 muncul lagi masalah terkait kepemilikan Vihara tersebut. “Jadi intinya kami para umat ingin meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan kisruh Vihara tersebut. ” kata Angin kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Pihak Vihara lanjut Angin, alasan mengirim surat ke Presiden Jokowi dengan harapan kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. “Sebagai  koordinator ya harapan kami cukup sederhana, Vihara ini jangan diotak-atik supaya orang bisa beribadah dengan tenang.  Kami juga harap Anggota DPR dapat mendengar keluhan kami. ” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutus kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengurus Yayasan Vihara Amurva Bhumi.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023) memutuskan, mengabulkan sebagian gugatan Lillany Widjaja atas tanah seluas 462 meter persegi yang merupakan akses jalan masuk ke Vihara Amurvabhumi.

Perkara ini teregistrasi dengan nomor perkara 761/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tertanggal 18 Agustus 2022. Pihak penggugat adalah Liliany Widjaja dan pihak tergugat adalah pengurus Vihara Amurva Bhumi.

Dalam pembacaan putusan itu, majelis hakim menyatakan sah berdasarkan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 298/Desa Karet Semanggi tercatat atas nama PT Danataru Jaya.

Selain itu, majelis hakim menyatakan objek tanah yang menjadi sengketa, yakni tanah seluas 462 meter persegi yang merupakan akses jalan masuk ke Vihara Amurva Bhumi adalah merupakan bagian dari SHGB Nomor 298/Desa Karet Semanggi tercatat atas nama penggugat.

Atas dasar itu, majelis menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat. Menghukum tergugat atau pihak yang mendapat hak atas tanah seluas 462 meter persegi tersebut untuk menyerahkannya kepada penggugat.

Atas dasar itu, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.386.000.000. Selain itu, menghukum tegugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *