JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menang melawan KPK pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto dalam sidang putusan, Selasa (14/4/2026), mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Indra.
Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara pidana. Sebab, sejumlah bukti yang diajukan termohon (KPK) tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah.
Dicontohkan hakim, salah satunya terkait keterangan pihak-pihak yang hanya berstatus dimintai keterangan. Menurut hakim, pihak yang hanya dimintai keterangan memiliki kedudukan hukum yang tidak jelas. “Ini tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sebagai alat bukti,” kata Hakim Sulistiyanto dalam persidangan, dikutip media ini, Selasa (14/4/2026).
Hakim juga menilai dokumen-dokumen yang diajukan tidak memenuhi ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. “Menimbang bahwa setelah mencermati bukti T-19 serta T-21 sampai dengan T-30, hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak termasuk alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,” tegas Hakim Sulistiyanto.
Selain itu, hakim juga menyebutkan, sebagian bukti justru dikumpulkan setelah penetapan tersangka dilakukan. Kata hakim lagi, bukti T-37 sampai dengan T-54 serta T-56 sampai dengan T-76, dapat diketahui, termohon mengumpulkan bukti setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka.
Atas dasar itu, hakim berkesimpulan penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Penetapan tersangka oleh KPK tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu dua alat bukti.
Proses yang dilakukan penyidik juga dinilai hakim bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Karenanya hakim memerintahkan penghentian penyidikan terhadap Indra terkait kasus dugaan korupsi. Pengadilan juga menyatakan tidak sah larangan bepergian ke luar negeri terhadap Indra.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Atas putusan hakim sidang praperadilan tersebut, kini status tersangka terhadap Indra Iskandar dinyatakan gugur. (*/omi)
Komentar