oleh

Pansel Umumkan Delapan Nama Calon Dewas dan Direksi Tirta Pakuan Kota Bogor

POSKOTA.CO – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Selasa (17/11/2020), mengumumkan dan menetapkan delapan nama yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Pengumuman tersebut juga bisa dilihat di laman pansel.kotabogor.go.id

Untuk calon anggota dewan pengawas (dewas) berdasarkan urutan abjad sebagai berikut:

  1. Ir Chusnul Rozaqi MM
  2. Drs Hanafi MSi
  3. Rahmat Hidayat SSos, MM

Untuk calon anggota direksi berdasarkan urutan abjad sebagai berikut:

  1. Ardani Yusuf ST
  2. Dicky Budhi Purnama SH
  3. Nasrul Zahar ST
  4. Rino Indira ST
  5. Rivelino Rizky SPi, MM

Ketua Pansel Dody Ahdiat menyatakan, ada tiga orang calon anggota dewan pengawas dan lima orang calon anggota direksi yang lulus UKK. Selanjutnya, mereka akan mengikuti tes kesehatan di RSUD Kota Bogor sebelum nanti nama-namanya disampaikan ke Wali Kota Bogor.

“Pada 19-20 November ini rencananya mereka akan mengikuti tes kesehatan. Nanti kami ajukan tiga nama calon dewan pengawas dan lima nama calon direksi,” katanya.

Kemudian nanti Wali Kota Bogor akan melakukan wawancara akhir dan menentukan satu orang dewan pengawas dan tiga orang direksi.

“Saat ini masih sesuai jadwal. Target 1 Desember dewan pengawas dan direksi yang baru sudah dilantik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga Tim UKK menyatakan, pihaknya sudah melakukan paparan presentasi kepada 10 calon anggota direksi dan tiga calon anggota dewan pengawas.

“Secara teknis semua cukup baik, namun kita harus menentukan lima besar calon anggota direksi dan tiga calon anggota dewan pengawas,” jelasnya.

Secara umum mereka sudah menyampaikan paparan sesuai dengan pengalaman, potensi, kompetensi dan pihaknya harus memilih yang terbaik di antara yang terbaik.

Dia berharap, Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Pakuan yang terpilih bisa menaikkan cakupan pelayanan menjadi 100 persen. Pasalnya saat ini baru 92 persen cakupan pelayanan yang turun karena regulasi baru pemerintah pusat. Sebelumnya, satu jiwa untuk enam orang (1:6) dan sekarang satu jiwa untuk 5,5 orang (1:5,5), sehingga hasil cakupan pelayanan turun menjadi 76 persen.

“Sisanya ini kita berikan ‘challenge’ atau tantangan kepada mereka yang terpilih agar bisa mencapai 100 persen,” jelasnya. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *