oleh

Diskusi Publik Poros Rawamangun, dari 4 Ribuan Gedung di Jakarta cuma 200-an yang Ajukan Izin Penggunaan Sumur Artesis

JAKARTA – Sungguh ironis, di satu sisi Pemprov DKI Jakarta berupaya meminimalisir terjadinya penurunan permukaan, namun sisi lainnya tidak dibarengi dengan penegakan Pergub Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Bayangkan dari sekitar 4.000 gedung di Ibukota yang diprediksi punya sumur artesis tapi cuma 200-an unit yang dalam proses mengajukan  izin penggunaan sumur artesis.

Hal itu terungkap pada diskusi publik yang digelar Poros Rawamangun dengan judul Jakarta Tenggelam Krisis Air Tanah. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai pihak kompeten antara lain Aktivis Jakarta Budi Siswanto, Direktur Pelayanan PAM Jaya Syahrul Hasan, Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto, Anggota DPRD DKI terpilih Yosephine Simanjuntak, Aktivis Lingkungan Anwar Husada, mantan anggota DPRD DKI Asraf Ali, dan moderator Gunawan.

Diskusi  dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan merayakan HUT Ke-497 Kota Jakarta berlangsung di  gedung KNPI Jakarta di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur,  Rabu (12/6). Kegiatan juga dihadiri sejumlah aktivis dan pemuda Jakarta yang peduli lingkungan.

Budi Siswanto yang akrab dipanggil Busis menegaskan dari 4 ribuan gedung di Jakarta, termasuk apartemen dan rusun, tapi cuma 200-an yang mengurus  izin penggunaan air tanah, mengesankan adanya pembiaran dari Pemprov DKI dalam penggunaan air tanah. “Mestinya Pemprov menegakkan Perda DKI No 93 tadi untuk pengendalian air tanah guna meminimalisir penurunan permukaan tanah,” kata Busis yang pernah menjadi Komisaris  pada dua BUMD DKI Jakarta yakni PT JXB dan PT PAL.

Ketua Poros Rawamangun Rudy menambahkan bahwa banyak apartemen maupun rusun melakukan praktik ilegal mengoplos air PAM Jaya dengan air tanah. “Mereka mengoplos dengan perbandingan air PAM Jaya 3 kubik, air tanah 7 kubik. Tapi dijual dengan harga sama persis dengan PAM Jaya,” papar Rudy sambil menggarisbawahi bahwa penggunaan air tanah ilegal  sangat marak sehingga mengakibatkan percepatan penurunan permukaan tanah Jakarta.

Untuk itulah Poros Rawamangun mendesak Pemprov agar membentuk Satgas Penyelamat Air. “Mumpung di sini ada Ibu Yosephine jika sudah dilantik sebagai Anggota DPRD DKI periode 2024-2029 agar turut memperjuangkan pembentukan satgas tersebut,” kata Rudy langsung ditanggapi Yosephine. “Nanti saya siap memperjuangkan lahirnya satgas tersebut demi melestarikan lingkungan,” janji politisi PSI Jakarta.

Syahrul menambahkan bahwa PAM Jaya sangat menaruh perhatian terhadap pelestari lingkungan yang memberikan kontribusi pada keberadaan air sungai dan lingkungan yang menjadi bahan baku air bersih. “Air merupakan kebutuhan pokok bagi  kehidupan semua makhluk yang tak tergantikan. Kalau menyangkut makanan pokok misalnya beras bisa diganti dengan sagu,  kue, atau lainnya. Tapi kebutuhan air tak diganti benda lain. Jadi, begitu pentingnya keberadaan air sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga dan dikendalikan,” papar Syahrul mewakili Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *