oleh

Banyak Bangunan Liar Megah di Puncak Pemiliknya Petinggi Negara

POSKOTA. CO – Blak-blakan, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, banyak bangunan liar berupa Villa dan rumah bertingkat permanen yang berdiri megah di Puncak, Bogor pemiliknya petinggi negara hingga pengusaha kelas atas.

Iwan Setiawan menyebutkan lagi, banyak bangunan tak berizin di kawasan wisata berhawa sejuk Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor merupakan milik petinggi negara, jenderal hingga pengusaha nasional, menjadi kendala tersendiri saat Pemkab Bogor mau menertibkan bangunan liar tersebut.

Wakil Bupati asal Partai Gerindra ini sejak kecil sudah tinggal dikawasan puncak. Ia memahami betul siapa pemilik bangunan mewah dan villa yang berdiri megah tersebut. “Saya tinggal di Puncak dari kecil. Sekarang yang memerintahkan penertiban bangunan liar di puncak, orang pemerintah pusat. Yang punya tanah orang pusat juga. Mending kalau tidak punya jabatan strategis, itu masalahnya,” kata Iwan Setiawan di Cibibong kemarin.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. (istimewa)

Ia menegaskan, jika pemerintah pusat menginginkan penertiban secara masif di wilayah puncak, maka Pemkab Bogor membutuhkan bantuan dukungan. “Kami Pemkab Bogor minta back up dari pusat karena tahu sendiri di Puncak itu seksi banget. Ada petinggi, mantan petinggi, pada punya bangunan tak berizin. Kalau dibongkar bagaimana. Harus semua sama, jangan sampai pilih-pilih,” kata Iwan.

Sejumlah bangunan megah tak berizin di kawasan wisata Puncak kembali menjadi perhatian pemerintah pusat untuk segera ada penertiban.Hal itu mencuat setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola Kampung Arab di kawasan tersebut.

Selain belum terdapat data yang pasti mengenai jumlah imigran di Kampung Arab Cisarua, menurut anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, ada dugaan penyelundupan hukum. “Tanah atau aset yang dijadikan tempat usaha, khususnya vila, diduga dimiliki oleh orang asing dan dikelola oleh penduduk lokal,” kata Adrianus sambil menegaskan, secara administratif nama yang tertera di sertifikat adalah nama penduduk lokal, namun faktanya, pemilik sebenarnya adalah warga negara asing. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *