oleh

Putusan Hakim, PT Kampoeng Jonggol Melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran

POSKOTA. CO – Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Selasa (8/9/2020) pukul 16.00 WIB memutuskan Perkara Nomor: 231/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan pemohonTopan Manusama dan Dwi Ramdhini. Kedua pemohon PKPU ini melawan PT Kampoeng Kurma Jonggol selaku termohon PKPU yang mengelola Kavling Kampoeng Kurma Jonggol.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan, agar termohon dalam hal ini PT Kampoeng Jonggol melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama empat puluh lima hari terhitung sejak perkara ini diputuskan.

Atas putusan majelis hakim Pengadilan Niaga ini, Lilis Dalumunte selaku legalitas aset PT Kampoeng Kurma mengatakan, sebagai warga negara yang baik, mereka siap mengikuti putusan pengadilan.

Lilis menegaskan, pihaknya sedang bekerja di lapangan, untuk memenuhi semua kewajiban, guna menjamin hak para pemohon.
“Bahkan bukan hanya dua pemohon itu, kami terus bekerja dan perjuangkan 1.600 konsumen kami yang ada disana. Kami masih terus bekerja di lapangan, guna hak konsumen dapat kapling dapat teralisasi,” kata Lilis Kamis (10/9/2020) di kantonya.

Menurut Lilis, perkara yang di putus tanggal 8/9/2020 kemarin, merupakan putusan kedua kalinya, dimana pada putusan pertama, pihaknya yakni PT Kampoeng Kurma menang. Walau pada putusan menang namun kalah di putusan kedua, Lilis menuturkan, pihaknya saat ini sedang berada dilokasi untuk pengurukan lahan.

Untuk itu, Lilis juga meminta pertimbangan dan kebijakan majelis hakim, karena pengurukan lahan yang sedang berlangsung membutuhkan waktu. Di sisi lain, waktu yang diberikan pengadilan hanya 45 hari untuk termohon melakukan kewajibannya pasca putusan di bacakan. “Saya mohon pertimbangan dan kebijakan pak hakim,”ujarnya.

Diketahui, permohonan PKPU terhadap Kavling Kampoeng Kurma Joggol yang dikelola oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol diajukan oleh dua orang konsumen yakni, Topan Manusama dan Dwi Ramdhini.

Kedua pemohon telah membeli dua kavling tanah seharga masing-masing Rp78.500.000,(tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu) dan telah dibayar lunas. Namun gagal serah terima oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol. Hal ini di karenakan, proses pengurukan lahan dilokasi, membutuhkan waktu yang lama.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, PKPU terhadap PT Kampoeng Kurma Jonggol layak untuk dikabulkan oleh karena telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PKPU terhadap PT Kampoeng Kurma Jonggol ini, untuk memberikan kesempatan kepada PT. Kampoeng Kurma Jonggol untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya atau pemohon.

Selain memutuskan PT Kampoeng Kurma Jonggol dalam keadaan PKPU-S selama 45 hari, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mengangkat tiga orang pengurus yakni, Fransiscus Xaverius Wendhy Ricardo Pandiangan, S.H, Delight Chyril, S.H dan Eclund Valery, S.H., M.H.Li, M.M dimana ketiganya terdafar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *