oleh

Tweet Fitnah PDIP, Seorang Oknum ASN Pemkot Kota Bogor ‘Dipolisikan’

POSKOTA. CO – Mentweet pernyataan bernada menghina dan fitnah yang berbau suku, agama dan ras (Sara) di dunia maya, seorang oknum ASN (aparatur sipil negara) Kota Bogor ‘dipolisikan’

ASN yang bekerja di bagian Humas Pemkot Bogor, DYD dalam tweet nya diduga memfitnah PDI Perjuangan di akun facebook. Atas cuitannya ini, pengurus PDI Perjuangan Kota Bogor, tak terima.

Laporan ke Mapolresta Bogor Kota Minggu (27/9/2020) malam, langsung dikawal Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Sekretaris, Atty Somadikarya.

Isnawati, pengurus PDI Perjuangan Kota Bogor yang membuat laporan di Polresta Bogor Kota tak terima,  karena partainya disebut kafir.

“Kemarin, Sabtu (26/9/2020) saat saya posting di wall facebook gambar dukungan kepada Pasangan Calon Pilkada Sukabumi, Abu Bakar-Sirojudin, tiba-tiba DYD langsung bereaksi dan menyampaikan tuduhan kepada PDI Perjuangan agar tidak memilih,” kata Isnawati, Ketua Ranting Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, PDI Perjuangan Kota Bogor, Minggu malam.

Penuturan Isna, display yang ia up load tersebut merupakan sosialisasi nomor urut paslon yang didukungnya di Pilkada Kabupaten Sukabumi.

“Tujuan saya meng up load, agar warga Sukabumi, termasuk yang tinggal di Kota Bogor, mengetahui nomor urut paslon dari PDI Perjuangan. Tapi, tiba-tiba, akun facebook DYD menyampaikan komentar bernada fitnah.

Tuduhan bernuansa SARA yang disampaikan DYD menurut Isna,,dibaca banyak pengguna medsos, termasuk di antaranya kader PDI Perjuangan, hingga akhirnya menimbulkan reaksi.          “Saya tak terima, partai saya dituduh kafir. Apalagi yang mengatakan ASN di Pemkot Bogor. Kami tempuh jalur hukum,” ujar satu pengurus partai.

 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan, laporan Isnawati selaku pengurus PDI Perjuangan Kota Bogor, menandakan bahwa partai moncong putih taat hukum.

Menurut dia, pernyataan DYD di sosial media (Fb) telah memenuhi unsur hukum yang patut dijerat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang isinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dan, perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.

“Partai akan kawal proses hukum kasus ini. Sekarang sudah dilaporkan. Tinggal pemanggilan dan pemeriksaan.  ASN tidak boleh berpolitik. Apalagi menyampaikan sesuatu yang bernada fitnah dan permusuhan,” tegas Dadang. (yopi/sir)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *