oleh

Ada Gagasan Pilkada Serentak Bakal Ditunda karena Covid-19

-Nasional-46 views

POSKOTA.CO – Banyaknya bakal calon kepala daerah yang tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia setiap harinya, ada gagasan mengkaji ulang pilkada serentak 2020.

“Kalau kita melihat dari pelanggaran dari 700 sekian paslon, lebih kurang 300 pasangan calon yang melanggar, hampir semuanya melanggar protokol kesehatan,” kata Arwani, kepada RRI, Kamis (10/9/2020).

Arwani menambahkan sebanyak 59 bakal calon kepala daerah sudah dinyatakan positif Covid-19, hal ini, tambahnya, bahwa wabah virus yang dibawa dari Wuhan ini sudah sangat mengkhawatirkan untuk masyarakat Indonesia. “Lalu ada 59 di 21 daerah yang positif covid, saya kira per hari kemarin, artinya itu baru paslonya, kita juga belum mengecek tim suksesnya. Saya kira dengan jumlah 59 bakal calon daerah itu sudah luar biasa mengkwahtirkan,” tambah politikus PPP ini.

Sejak awal, lanjut dia, DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat. Makanya, jika kasus Covid-19 terus meningkat, bukan tidak mungkin pelaksanaan Pilkada 2020 akan kembali ditunda.”Saya pernah menyampaikan 9 Desember itu pilihan kita, tetapi harus benar-benar melewati protokol kesehatannya. Memang kondisinya semakin hari makin mengkwahtirkan, maka perlu dilakukan kajian ulang,” imbuh politisi Senayan ini.

Sebenarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bukan hal yang mustahil karena diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. Ada beberapa pasal yang membahas tentang penundaan pilkada. Pasal 120 Ayat (1) menjelaskan, jika ada bencana nonalam mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat lanjut dilaksanakan, maka penundaan bisa dilakukan.

Kemudian pada Pasal 201A Ayat menjelaskan bahwa jadwal pemungutan suara pada Desember 2020 bisa ditunda, asalkan terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan. Pemungutan suara, jika ditunda, bisa dijadwalkan ulang berdasarkan atas persetujuan bersama antara pemerintah, DPR dan KPU. Hal itu tertuang dalam Pasal 122A Ayat (2).

“Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat,” bunyi Pasal 122A Ayat (1).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *