oleh

Irjen Napoleon Bonaparte Ajukan Gugatan Praperadilan

POSKOTA.CO – Tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte mengajukan praperadilan terhadap Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Kadiv Hubungan Internasional itu meminta penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim digugurkan. Praperadilan terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan. Sidang praperadilan jenderal bintang dua itu digelar, Senin (21/9/2002).

“Iya, hari ini sidangnya,” kata kuasa hukum Irjen Napoleon, Putri Maya Rumanti, Senin (21/9/2020).

Menurut Putri, permohonan praperadilan mempermasalahkan penetapan tersangka. Termohon dalam praperadilan ini adalah Bareskrim Polri.

Dilihat di SIPP PN Jaksel, ada tujuh petitum permohonan yang diajukan Irjen Napoleon. Salah satunya menetapkan surat penyidikan dan penetapan tersangka terhadap dirinya dibatalkan.

Tujuh petitum permohonan Irjen Napoleon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

  1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/50.a/Vlll/2020/Tipidkor tanggal 05 Agustus 2020 adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
  3. Menyatakan penyidikan dalam perkara a quo adalah berdasarkan surat perintah penyidikan yang cacat hukum, maka penyidikan sebagaimana dimaksud terkait peristiwa pidana penetapan tersangka terhadap diri pemohon melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/VIII/2020/Tipidkor tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan pemohon menjadi tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP adalah tidak sah dan batal demi Hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  5. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.
  6. Memerintahkan termohon/penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/0430/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Pol Drs Napoleon Bonaparte MSi.
  7. Menghukum termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *