oleh

Gunakan Perantara, Bupati Sinjai Diduga Minta Jatah Dana Hibah PDAM

POSKOTA.CO – Belakangan ramai diperbincangkan perihal Bupati Sinjai dengan dugaan permintaan ‘fee’. Hal itu diketahui, melalui AAM (inisial) yang diduga menjadi perantara Bupati Sinjai meminta jatah dana hibah air minum perkotaan yang bersumber dari APBN, Selasa (25/5/2021).

Mantan Direktur PDAM Sinjai Suratman mengaku, pernah didatangi AAM di Kantor PDAM Sinjai untuk meminta fee sebesar 10 persen dari dana hibah air minum perkotaan APBN khusus sambungan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mantan Direktur PDAM Sinjai Suratman menanggalkan jabatannya sebagai direktur di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sinjai.

Suratman menceritrakan, permintaan melalui perantara AAM itu bermula di Kantor PDAM Sinjai dan berlanjut di salah satu rumah makan cepat saji di Kota Makassar.

“Jadi pertama kalinya AAM datang meminta fee 10 persen itu di kantor, dia (AAM-red) memperkenalkan diri serta mengaku disuruh oleh Bupati sembari memperlihatkan chat Bupati kepada saya. Bahkan, sempat AAM ingin menelepon Bupati di depan saya, namun saya bilang tidak usah, sebab saya juga punya nomor beliau (Bupati Sinjai). Pertemuan selanjutnya terjadi di salah satu rumah makan cepat saji di Kota Makassar, dan saya dibarengi oleh staf saat melakukan pertemuan dengan saudara AAM,” kata Suratman.

“Ada tiga hal yang membuat saya mengundurkan diri dari jabatan selaku direktur PDAM Saat itu. Pertama, korban pemilihan kepala daerah (pilkada) di mana santer terdengar bupati terpilih (Andi Seto Ghadista Asapa) akan mendudukkan orang dekatnya sebagai direktur PDAM, sehingga berbagai cela (kesalahan) yang dicarikan supaya saya lengser dari jabatan dan itu terbukti saat ini,” lanjutnya.

Selanjutnya, kata Suratman, surat keputusan (SK) pengangkatan dirinya selaku direktur oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati saat itu (Andi Fajar Yanwar) periode 2018-2023, diduga bermasalah (cacat hukum), namun yang membuat tekadnya bulat untuk mengundurkan diri pada saat itu, adanya permintaan fee 10 persen dari Bupati Sinjai melalui AAM.

Adapun fee 10 persen yang diduga diminta Bupati melalui AAM saat itu yakni dana hibah air minum perkotaan APBN khusus sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di mana dana hibah saat itu sebanyak Rp3 miliar.

“Jika dikalkulasikan yang diminta oleh Bupati melalui AAM nominalnya sebesar Rp300 juta, sebab anggapannya sama dengan di PUPR yang melalui tender, padahal kan tidak. Sebab, di PDAM dikerjakan sendiri oleh pegawai teknik PDAM atau swakelola sesuai pedoman pelaksanaan program hibah APBN, dan karena saya tidak sanggup ditambah memang tidak ada uang maka saya menolak,” tambahnya.

Sementara itu, AAM, dikutip suarajelata.com yang disebut namanya sebagai suruhan Bupati Sinjai untuk meminta fee membantah keras pernyataan mantan Direktur PDAM Sinjai.

Bahkan menurut AAM, pernyataan yang dilontarkan oleh yang bersangkutan cenderung pencemaran nama baik dan tidak mendasar di tengah kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat bergulir di Kejaksaan Sinjai.

“Itu tidaklah benar terkait adanya permintaan melalui aplikasi chatting WhatsApp yang katanya senilai Rp300 juta itu. Saya katakan tidak ada sepeser pun nilai baik permintaan maupun pemberian sebagaimana yang dijadikan narasi tersebut, apalagi menyebut nama Pak Bupati Sinjai,” terangnya.

AAM mengatakan, saat itu dirinya bertemu membahas cerita seputar PDAM Sinjai saat Suratman masih menjabat sebagai dirut PDAM Sinjai dan sekadar silaturahmi.

“Kami hanya berbincang perihal kinerjanya di PDAM Sinjai, terlebih adanya sejumlah elemen masyarakat yang menyoal SK pengangkatannya yang dianggap bermasalah (cacat hukum). Tidak ada pembicaraan soal fee seperti itu,” tuturnya.

Yang menjadi pertanyaan besar bagi AAM adalah, mengapa hal seperti ini baru dipublikasikan jika memang Suratman merasa dirugikan, di-publish pada saat Kejari Sinjai sedang mengusut penggunaan dana hibah PDAM Sinjai yang mana pada saat masih menjabat sebagai direktur PDAM Sinjai.

“Jadi dengan segala hormat, saya meminta Pak Suratman meluruskan hal ini, sebab saya merasa dengan adanya hal ini membuat nama baik kami tercemar,” ungkapnya.

Lanjut AAM, sebagai pihak yang merasa dirugikan, dirinya akan mempertimbangkan mengambil langkah dan upaya hukum atas pernyataantersebut. (jumardi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *