POSKOTA.CO– Massa pegiat anti korupsi yang tergabung di Geraka Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jakarta Barat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6)2021).
Pantauan Poskotaonline di depan gedung Merah Putih di Jalan Kuningan Persada, peserta aksi demonstrasi menyampaikan beberapa tuntutannya.
Salah satu perwakilan orasi Muhammad Sabir ketua Koalisi Anti Korupsi (KATIK) Sinjai menyampaikqn tuntutannya di depan gedung kantor KPK RI, dengan tuntutan 16 poin diantaranya.
1. Serta menindak lanjuti laporan masyarakat atau lembaga penggiat anti korupsi tentang adanya berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Sinjai.
2. Mendesak KPK untuk periksa Bupati Sinjai atas berbagai dugaan korupsi yang terjadi saat ini.
3. Mendesak KPK agar segera turun di Kabupaten Sinjai untuk mengusut tuntas adanya berbagai dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai.
4. Meminta kepada KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran pembangunan masjid islami center yang proses penyelidikannya dihentikan oleh APH Sinjai.
5. Meminta kepada KPK agar segera mengusut tuntas pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Sinjai yang diduga salah satu kontraktor pilihan Bupati Sinjai (donatur pilkada tahun 2018).
6. Meminta kepada KPK agar mengusut tuntas dugaan mark-up anggaran dana covid-19 di Kabupaten Sinjai.
7. Meminta kepada KPK agar mengusut tuntas dugaan pemotongan dana kapitasi.
8. Meminta kepada KPK aga segera mengusut tuntas dugaan permintaan fee 10% oleh Bupati Sinjai melalui perantara AM (sekretaris TIDAR Gerindra, PD.Sulsel) kepada eks direktur PDAM Sinjai sebesar Rp300 juta.
9. Meminta kepada KPK agar mengusut tuntas dugaan gratifikasi olek eks direktur PDAM Sinjai yang diterima sang digunakan oleh Bupati Sinjai senilai Rp20 juta sebagai uang muka atas fee 10% (Rp 300 juta) yang diduga kepentingan pendidikan Lemhanas tahun 2019.
10. Mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dana covid-19 yang proses penyelidikannya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai yang diduga karena ada tekanan.
11. Mengusut tuntas dugaan korupsi permintaan fee 20% oleh kepala unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten kepada penyedia jasa yang diduga diserahkan kepada Bupati Sinjai tiket dan akomodasi pendidikan Lemhanas.
12. Mengusut tuntas dugaan suap atas ijin pembangunan tower telekomunikasi di Kabupaten Sinjai yang diduga dilakukan oleh perusahaan XL dan Smart green terhadap Bupati Sinjai bersama dengan kepala dinas informatika dan persandian Kabupaten Sinjai.
13. Mengusut tuntas pemotongan BPJS kesehatan bagi penerima dana kesehatan yang menyalahi aturan.
14. Mengusut tuntas dugaan suap yang dilakukan oleh AS (PT. AP) terhadap Bupati Sinjai pada kegiatan Hotmix jalan perkotaan pada dinas PU PR kabupaten Sinjai.
Setelah Tiga lembaga penggiat Anti Korupsi yang bersuara atas laporan yang di layangkan ke KPK, Kini giliran Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) di Jakarta yang angkat bicara. Dimana Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) tersebut ini di isi oleh putra-putra daerah Sinjai, Sulawesi Selatan, yang ada di Jakarta.
Menurut ketua Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) Muzakkir Muhlis, mengatakan bahwa dugaan Kasus Korupsi dan Gratifikasi/suap yang terjadi di Kabupaten Sinjai tersebut harus di Tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini KPK RI.
“Kita tidak boleh membiarkan daerah kita tercinta menjadi lumbung korupsi berjamaah oleh Aparat pemerintahan yang tidak bertanggungjawab. Jika hal ini di biarkan maka yang rugi adalah masyarakat sendiri,” Ungkapnya.
Oleh karna itu kami dari Persaudaraan Bugis Sinjai (PBS) sekali lagi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memanggil dan memeriksa Bupati Sinjai atas beberapa laporan Dugaan tindak pidana korupsi yang masuk ke KPK.
Tak hanya itu, puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Laskar Berantas Korupsi (LABRAK) kabupaten Sinjai melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Sulawesi selatan (Sulsel).
Aksi demo yang dikawal puluhan aparat dari Kepolisian Polres Sinjai, dalam orasinya peserta aksi secara bergantian menyampaikan pendapatnya didepan kantor Kejaksaan Negeri Sinjai. Ia mensupir teman-teman yang hari ini turun aksi di depan gedung kantor KPK RI.
Jenderal lapangan aksi, Erfin mengatakan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di kabupaten Sinjai selama ini sangat mandul.
Lanjut dikatakan, jika kondisi ini tetap kita biarkan maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di kabupaten Sinjai.
“Jika APH di Sinjai tidak peropersional menangani tindaknpidana kejahatan atau korupsi maka satu-satunya langkah yang harus dilakukan adalah meminta Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsu di kabupaten Sinjai mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang ada di Bumi Panrita Kitta ini,” tegasnya.
Erfin menambhakan, kami dari LABRAK Sinjai yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan serta masyarakat Sinjai turun aksi pada hari ini mensupor teman-teman yang turun aksi di depan Gedung kantor KPK RI. (jum/sir)
Komentar