oleh

Pemkot Depok Berharap Aset Lahan 1,5 Ha Milik Kementan Dapat Bermanfaat

POSKOTA. CO – Jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Depok melalui Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berharap pihak Kementerian Pertanian RI dapat menghibahkan aset Lahan seluas 1,5 Ha yang selama ini dimiliki atau dikelola unit Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro).

“Pemkot Depok berharap lahan seluas 1,5 Ha di Depok yang selama ini dimiliki aser Balitro dapat dihibahkan Pemkot Depok untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lebih produktif dibandingkan di biarkan begitu saja dan hanya ada beberapa unit bangunan kantor Balitro saja, ” kata Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Widyati dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Fadli saat pertemuan atau uandensi di kantor Kementan RI, Jl. Raya Margasatwa, Jaksel, beberapa hari lalu.

Keberadaan lahan seluas 1,5 Ha yang dimiliki Balitro Kementan RI tentunya diharapkan dapat dihibahkan ke Pemkot Depok agar bisa produktif. Sebab berdasarkan hasil evaluasi dari BPK dan KPK terkait penyelesaian aset di wilayah Kota Depok, baik yang bersifat dimiliki oleh pusat atau yang lainnya bisa dilakukan dengan audiensi maupun koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan Kementan.

Menurut dia, kedatangannya ke Kementan RI dalam rangka audensi dan silahturahmi tentunya berkaitan membahas masalah lahan tersebut dan semoga atau harapan Pemkot Depok dapat dihibahkan untuk dikerjasamakan untuk kepentingan warga Kota Depok.

Untuk itulah pihak Pemkot Depok datang melalukan audiensi dengan Kementan untuk bisa dikoordinasikan. Apabila bisa dihibahkan, InsyaAllah kami amanah untuk kepentingan warga Depok dan akan difollow up dengan melihat eksisting kondisi di sana, katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara) Kementan, Muchlis, menyambut baik kunjungan dari Pemkot Depok. Sejalan dengan itu, Kementan juga tengah melakukan penataan aset dengan pemerintah daerah di kota maupun kabupaten.

Lebih lanjut, ucap dia, saat ini untuk bentuk kerjasama baik model kerjasama penggunaan, sistem sewa ataupun pinjam pakai sudah diperbolehkan karena aturan yang dibuat sekarang sudah memungkinkan apapun pola kerjasamanya.

“Kami juga diminta penataan kembali aset kita, dengan pemerintah, terakhir kita lakukan di Medan. Pola kerjasama dimungkinkan. Prinsip kami juga mengharapkan Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang tercatat di kami lebih optimal dalam pemanfaatannya,” ujarnya. (anton/sir)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *