JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis pemerintah.
Rencana tersebut ditujukan untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2026).
Dalam arahannya, AHY menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya sektor infrastruktur dan konektivitas. “Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan jaringan kereta api terintegrasi, biaya logistik bisa ditekan dan daya saing ekonomi meningkat,” ujarnya.
AHY mengakui, hingga kini masih terdapat ketimpangan signifikan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia, sehingga dibutuhkan langkah strategis, terencana, dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Ia juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional, di mana angkutan penumpang baru sekitar 4 persen dan logistik sekitar 1 persen, padahal kereta api memiliki keunggulan efisiensi serta emisi yang sangat rendah.
Menurutnya, kontribusi kereta api terhadap emisi gas rumah kaca bahkan kurang dari 1 persen, sehingga perlu didorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission. Lebih lanjut, AHY menilai masih adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian, serta menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, termasuk di Sumatra yang membutuhkan penguatan jaringan, Kalimantan yang masih nol jaringan, dan Sulawesi yang perlu integrasi dengan kawasan industri.
Untuk mewujudkan target tambahan jaringan hingga 14.000 kilometer serta reaktivasi jalur, dibutuhkan investasi sekitar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045, dengan skema pembiayaan kreatif, kolaborasi swasta, serta dukungan pemerintah daerah agar pengembangan berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. (din/jo)
Komentar