oleh

Setara: Stop Kekerasan, Lindungi Warga Sipil dan Pelayanan Publik di Papua

POSKOTA.CO-Serangan kelompok bersenjata TPN (Tentara Pembebasan Nasional) OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik berakibat hilang nyawa para pekerja di sektor itu harus dikecam. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable, apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional. “Tapi bukan berarti pihak-pihak yang bertikai bisa mengabaikan begitu saja. Obyek sipil dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan maksimal. Baik dari negara maupun dari kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan,” kata Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam siaran pers, Senin (20/9/2021).

TPN OPM berulang kali menyerukan agar warna non Papua harus segera pergi meninggalkan Papua. Mereka yang masih tinggal dianggap sebagai bagian dari kombatan yang harus diperangi. TPN OPM tampaknya memiliki strategi melumpuhkan pelayanan publik agar dampaknya terjadi krisis kemanusiaan sembari berharap ada international humanitarian intervention.

Menurut Bonar, strategi semacam ini berakibat buruk dan kontra produktif. TPN OPM tidak menyadari bahwa aksi yang dilakukan dalam menyasar obyek sipil dan penduduk sipil akan membuat kehilangan simpati baik dari kalangan domestik, nasional maupun internasional. Metode TPN OPM untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya akan dipertanyakan.

Begitu juga patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh negara selama ini  –dalam hal ini aparat Indonesia– keamanan insani tidak menjadi prioritas utama. Obyek sipil dan para pekerja di sektor tersebut seharusnya mendapat perlindungan maksimal. “Mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap penduduk sipil dalam area konflik bersenjata. Kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan publik masih jauh dari memadai. “Sementara Kekerasan terhadap orang asli Papua terus terjadi, sedang pelangggaran HAM yang terjadi di masa lalu diabaikan. Pengerahan kekuatan bersenjata lebih diutamakan ketimbang memberikan perlindungan bagi warga, sehingga ibaratnya warga seperti pelanduk yang mati di tengah,” ujarnya.

Kekerasan bersenjata siapa pelakunya dari kedua kubu tidak bisa dibenarkan. Karena korban sipil akan terus berjatuhan akibat siklus kekerasan. Setara Institute terus tanpa hentinya menyerukan agar baik aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata TPN OPM untuk mengambil langkah-langkah peredaan ketegangan dan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) sebagai tahap awal menuju penyelesaian konflik Papua yang menyeluruh. “Wujudkan Papua tanah damai. Sudah saatnya dialog dikedepankan dan senjata ditanggalkan,” imbuhnya.(Omi/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *