oleh

Menko Polkam Dudung Abdurachman Tancap Gas: Soroti Karhutla, Ekspor Benur Ilegal, hingga Pendekatan Hati di Papua

​JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman resmi menerima tampuk kepemimpinan dari pejabat sebelumnya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Gedung Utama Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

​Usai prosesi sertijab, Menko Polkam Dudung langsung menggelar sesi doorstop bersama insan media. Dalam keterangan resminya, Dudung menegaskan komitmennya untuk segera tancap gas mengawal stabilitas politik dan keamanan nasional sesuai arahan Presiden.

​Dudung mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima gambaran tugas dan peta prioritas dari pejabat terdahulu. Salah satu fokus krusial yang akan segera ditangani secara maksimal adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penindakan terhadap praktik penyelundupan ekspor benih bening lobster (benur) ilegal.

​”Saya sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan penjelasan dari Pak Djamari mengenai tugas-tugas yang berjalan maupun yang akan datang. Masalah menonjol yang segera menjadi konsentrasi kita adalah karhutla serta penanganan ekspor benur ilegal yang marak terjadi. Kita akan koordinasikan secara maksimal dengan kementerian dan lembaga terkait,” tegas Dudung.

​Ia juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan kegiatan ilegal sesuai dengan arahan pimpinan negara.

​”Sesuai perintah Presiden, seluruh penyimpangan harus dituntaskan. Tidak ada lagi kegiatan ilegal atau hal-hal yang menyimpang dari aturan agar cita-cita pembangunan nasional bisa lebih cepat terwujud,” tambahnya.

​ *Respons Situasi Politik: Hormati Putusan MK & Jaga Persatuan*

​Menjawab pertanyaan wartawan mengenai dinamika dan eskalasi situasi politik nasional belakangan ini, Dudung mengimbau seluruh pihak dan masyarakat luas untuk menyikapi setiap perkembangan dengan kepala dingin serta mematuhi koridor hukum.

​”Terkait situasi politik dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kita harus junjung tinggi supremasi hukum. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna media sosial agar tidak mempresepsikan sesuatu secara masing-masing yang dapat memicu deviasi atau kegaduhan,” jelasnya.

​Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, Dudung berencana melakukan konsolidasi dan silaturahmi politik ke berbagai pihak. “Saya akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, hingga sowan ke para ketua umum partai politik. Stabilitas politik harus betul-betul terkendali.”

*​Pendekatan Papua: Utamakan ‘Hati ke Hati’ dan Pembinaan Teritorial*

​Mengenai penanganan situasi keamanan di Papua, mantan Kasad tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis melalui pembinaan teritorial dan sentuhan hati ke hati, ketimbang operasi militer berdarah.

​”Penanganan Papua lebih kepada pendekatan hati merangkul rakyat. Penguatan pembinaan teritorial (binter) oleh jajaran Babinsa dan satuan kewilayahan akan kita kedepankan. Operasi penegakan hukum atau tindakan keras hanya dilakukan secara sangat terbatas dan terukur untuk kasus-kasus tertentu,” pungkas Dudung.

​Selesai memberikan keterangan kepada media, Menko Polkam Dudung Abdurachman langsung dijadwalkan menggelar rapat internal bersama para Deputi, Sesmenko, dan Wamenko Polkam untuk menerima laporan komprehensif terkait program kerja mendatang. (aga/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *