oleh

Walkot Depok Minta Kepala PD Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2021

POSKOTA. CO – Evaluasi maupun ketelitian dalam perencanaan dan penganggaran di lingkup Perangkat Daerah (PD) di Kota Depok dalam anggaran tahun 2021 diharapkan harus efisien dan efektif serta memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan di Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pusat.

“Seluruh Kepala PD diharapkan proaktif serta di bawah kendali Sekda dan Bappeda agar bisa berkomunikasi secara terbuka, transparan yang arahnya ke pembenahan atau perbaikan,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris bersama Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) Propinsi Jabar saat mengevaluasi perencanaan dan penganggaran Pemkot Depok tahun 2021 di Balai Kota Depok, Rabu (26/5).

Semua program serta anggaran yang direncanakan harus efisien dan efektif. Selain juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan di Jawa Barat dan Pusat. “Jangan sampai ada kebijakan yang berbeda dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.

Kegiatan evaluasi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab terdapat sejumlah penyelarasan yang harus dilakukan karena ada perbedaan dasar peraturan yang digunakan.

“Seluruh dokumen evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Kota Depok 2021 ini disusun dengan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021,” katanya.

Bahkan, imbuh dia, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan Kota Depok untuk menyelaraskan dengan peraturan yang baru.

Tentunya adanya peraturan baru ini berdampak pada perbedaan kodefikasi, uraian program dan sub kegiatan yang diatur secara rinci, hingga dilakukan pemetaan kedua. Namun, indikator kinerja program kegiatan masih mengacu pada RPJMD 2016-2021 yang dalam penyusunan dan perencanaan tidak mengenal sub kegiatan.

Hal ini, sambungnya, menyebabkan ketidakkonsistenan antara dokumen RPJMD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD). “Untuk mencapai proses penyelarasan berjalan dengan baik diharapkan seluruh Kepala PD untuk membantu BPKD dalam proses evaluasi ini, ” tuturnya. (anton/bw)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *