oleh

Wacana Komisi E DPRD DKI Jakarta, KJP Plus Dihapus jika Pemprov Mampu Selenggarakan Sekolah Gratis

JAKARTA  – Jika Pemprov DKI Jakarta mampu merealisasi program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA, maka dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan sendirinya akan dihapus. Dana KJP yang tiap tahunnya menghabiskan uang sdkitar Rp 4 triliun sedang dikalkulasi apakah bisa buat membiayai dana operasional untuk seluruh sekolah.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan sudah lama pihaknya memimpikan adanya sekolah gratis di Jakarta, khususnya semua sekolah negeri maupun swasta yang selama ini menggantungkan pada bantuan pemerintah. “Mewacanakan sekolah gratis memang selalu dicetuskan di Komisi E DPRD DKI  dari rentang waktu 2019-2024. Artinya agar di tahun atau periode berikutnya, sekolah negeri dan swasta, bisa digratiskan,” tegas Imam Satria di  Jakarta,  Senin (29/4).

Dua hari sebelumnya,  pada acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Bogor, pihaknya juga membahas soal wacana sekolah gratis. “Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah gratis diharapkan tidak menimbulkan masalah rutin sekolah setiap tahun. Seperti pendaftaran peserta didik baru hingga tertahannya ijazah siswa di sekolah swasta akibat menunggak biaya bulanan,” papar Iman.

Jika seluruh sekolah gratis, kata politisi Partai Gerindra DKI  tersebut, juga dapat memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata. “Harapannya semua sekolah di Jakarta digratiskan. Jadi, nanti bakal tak ada lagi KJP. Bukan cuma sebatas lips service. Nah, kita mau mendengar penjelasan kongkretnya,” ucap Iman.

Tentang kebijakan sekolah gratis, disampaikan Iman, diharapkan Pemprov DKI segera merealisasikan program tersebut agar para siswa dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. “Harapan utamanya dapat memutus rantai kemiskinan akibat putus sekolah yang  banyak dialami kalangan anak-anak dengan kategori tak mampu,” pungkas Iman.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI tiap tahunnya menggelontorkan sekitar Rp 4 triliun untuk diberikan kepada penerima KJP sebanyak 675 ribuan  mulai dari siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA dan sederajat. Adapun besaran yang diterima siswa per bulannya rata-rata sekitar Rp 300 ribu/orang. Dengan jumlah bantuan uang sebesar itu, masih banyak siswa lainnya yang ingin juga mendapat dana KJP tersebut. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *