oleh

Tokoh Masyarakat: Siapa pun Wali Kota Depok Wajib Laksanakan Program JKK dan JKM

DEPOK – Jelang kegiatan Pilkada serentak tahun 2024, di Kota Depok beredar klaim mengklaim terkait umbar janji para kandindat yang akan maju menjadi Wali Kota. Jani-janji disebar melalui media sosial atau WA termasuk salah satunya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pengurus RT, RW dan LPM se-Kota Depok.

“Sebetulnya program tersebut sudah ada sejak tahun 2023 sesuai Peraturan Daerah Kota Depok No 04 tahun 2023 pasal 24 tentang pedoman pelaksanaan JKK dan JKM untuk seluruh RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Depok,” kata Tokoh Masyarakat  Depok, Agus Tondo yang juga mantan anggota DPRD dari Fraksi PDI P, Senin (10/6).

Menurut Agus, sesuai Perda Depok No. 4 tahun 2023 untuk RT, RE dan LPM se-Kota Depok dalam JKK dan JKM juga diikuti pembayaran iurannya dibebankan pada insentif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

“Sehingga dapat dikatakan bahwa Ketua RT, RW dan LPM Wajib ikut jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK dan JKM,” tuturnya seraya  menambahkan untuk pemdaftarannya dikoordinasikan melalui lurah setempat.

Adanya Perda No. 4 tahun 2023 ini, imbuh Agus Tondo yang akrab dipanggil Bang Aston maka jika ada calon Wali Kota Depok di Pilkada tahun 2024 ini yang menjanjikan memberikan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan ke RT, RW dan LPM memang wajib melaksanakan tidak perlu disampaikan atau diramaikan lagi.

Karena semua sudah dijelaskan secara gamblang dalam Perda No. 4 tahun 2023 termasuk ketentuan pembayaran iuran BPJS yang juga menyebutkan bahwa warga yang bukan penerima upah (BPU) pembayaran iuran JKK dan JKM hanya sebesar Rp.16.800 per-bulan, per-orang.

Selain itu, pekerja informal juga dapat mengikuti 3 program, yaitu JKK, JKM dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran Rp.36.800 per bulan per orang. Untuk Ketua RT, RW dan LPM sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2023, pembayaran iurannya dibebankan pada insentif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota.

Terkait pemberian insentif kepada RT, RW dan LPM Se-Kota Depok, Pemerintah Kota Depok telah menaikan insentif untuk Ketua RT, RW dan LPM setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan janji Kampanye Calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok, Mohammad Idris  dan Imam Budi Hartono  di Pilkada Depok 2020. (anton/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *