oleh

Melanggar PPKM Darurat, Dua Perusahaan di Kota Bogor Disanksi

POSKOTA.CO – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor tegas dalam penegakan hukum PPKM Darurat Covid-19. Dua perusahaan dikenakan sanksi, karena dinilai melanggar aturan saat berlaku PPKM.

Upaya penegakan protokol kesehatan di massa pemberlakuan PPKM Darurat terus di lakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

Forkopimda Kabupaten Bogor yang dipimpin Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, Kapolres Bogor AKBP Harun, Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Infanteri Sukur Hermanto, Kajari Cibinong Munaji, Ketua PN Negeri Cibinong Irfanudin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Muad Khalim, Kasatpol PP Imam W, Kakesbangpol Bambang Haikal dan Tim Penindak Protokol Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan sidak ke dua perusahaan di Kabupaten Bogor.

Dari inspeksi medadak yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Bogor mendapati dua perusahaan, yaitu PT Sungbo Desa Dayeuh yang berada di wilayah Kecamatan Cileungsi dan PT Simone Cicadas di Kecamatan Gunung Putri melanggar aturan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Sekda Burhanudin mengatakan, Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor mendapati pelanggaran, karena kedua perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 50 persen dari kapasitas perusahaan dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang wajib diberlakukan di penerapan PPKM Darurat ini.

Dari pelanggaran PPKM Darurat yang dilakukan, dua perusahaan tersebut dikenakan tindak pidana ringan sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkapkan, berdasarkan sidak dan pengecekan yang telah dilakukan terhadap PT Sungbo dan PT Simon ini telah mempekerjakan karyawan di atas batas maksimal.

Sesuai aturan, seharusnya hanya diperbolehkan 50 persen bagi sektor perusahaan esensial. Karena lebih tenaga kerja, maka tim satgas menilai, perusahaan telah melanggar keputusan Mendagri No 18 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/ 355/Kpts/Per UU/2021.

“Karena ada unsur pelanggaran, maka kita kenakan sanksi bagi kedua perusahaan yang telah terbukti melanggar. Ancaman kurungan maksimal tiga bulan atau denda minimal Rp5 juta dan maksimal Rp50 juta. Nanti mereka mengikuti sidang tipiring yang akan digelar pada Senin 12 Juli 2021 mendatang,” kata Burhanudin, sekda Kabupaten Bogor. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *