oleh

Lantik Eselon 2, Pj Gubernur DKI Heru Ingatkan Pejabat Harus Dukung Jakarta Menuju Wilayah Bebas Korupsi

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik tiga pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya, pergantian jabatan itu dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

“Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Begitu juga di bidang kesehatan, RSUD harus mampu meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan,” ujar  Heru di Balaiota DKI Jakarta, Rabu (22/5).

Tiga pejabat yang dilantik adalah Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)  DKI Jakarta, dan  Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Sebelumnya Heru nenyebutkan hingga saat ini masih terdapat sejumlah pejabat yang terpaksa rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas. “Sejumlah kepala dinas saat ini masih pada kosong antara lain Dinas Sumber Daya  Air, Dinas Informasi dan Komunikasi Telekomunikasi, dan lainnya,” papar Heru.

Soal kekosongan itu,  Heru mengatakan pihaknya memiliki kewenangan terbatas. “Untuk melantik pejabat eselon II, Penjabat (Pj) Gubernur harus mendapat rekomendasi Komisi ASN, Menpan dan Mendagri. Jadi jika belum memperoleh itu, saya tidak bisa melakukan pelantikan,” jelasnya.

Terhadap pejabat yang baru dilantik, Heru berharap bisa memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

“Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik,” pesan Heru. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *