oleh

Kampanye Jaga Jarak di Polda Metro Terkesan Abaikan Prokes Covid-19

POSKOTA.CO – Kampanye jaga jarak dan pembagian masker untuk memutuskan penyebaran Covid-19 hanya slogan belaka. Buktinya, pada acara puncak kampanye sekaligus pembagian 34 juta masker secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Polda Metro Jaya malah mengundang kerumunan orang.

Kampanye yang dihadiri Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sidjana, Menteri BUMN Eric Tohir, Wakil Kepala Dtaf Angkatan Darat (Wakasad), Gubernur DKI dan lainnya terkesan bahaya pandemi Covid-19 hanya berlaku bagi masyarakat biasa saja. Sebaliknya para pejabat tidak wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Kegiatan dengan tema, “Pembagian Masker secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai dan Sehat” ini digelar di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya pada Kamis (10/9/2020).

Sesuai undangan untuk peliputan kegiatan yang sudah beredar luas di grup WhatsApp wartawan sejak Rabu (9/9/2020), acara ini dihadiri 31 pejabat dan tokoh masyarakat. Mereka yang tercatat sebagai tamu VVIP, sebelum menghadiri acara lebih dulu transit di Lobi Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Sebuah tenda besar disiapkan dengan pendingin suhu udara di tengah lapangan tersebut. Sekitar tenda tempat para undangan berkumpul mendapat penjagaan ekstra ketat. Hanya para undangan yang boleh masuk dan wartawan yang diizinkan masuk jumlahnya juga terbatas dan terlebih dulu harus menjalani pemeriksaan rapid test.

Fakta di lokasi, ratusan orang berkerumun di luar tenda maupun di dalam tenda yang disediakan untuk para undangan dan para pejabat yang hadir. Kasat mata terlihat, kegiatan pembagian masker ala Polda Metro Jaya ini sangat berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.

Komentar pun bermunculan dengan satu harapan, seharusnya para pejabat lebih dulu displin sebelum mendisplinkan masyarakat. Sebab Covid-19 tidak pandang pangkat atau status sosial.

Hendaknya para pejabat memberikan contoh ketaatan pada protokol kesehatan, bukan justru melaksanakan kegiatan yang potensi terjadi penyebaran dan penularan virus Corona. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *