oleh

Kadisdik Jabar: Tidak ada Pilih Kasih Dalam PPDB Siswa Masuk SMA/SMK Negeri di Depok

POSKOTA.CO – Seluruh siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Depok tidak dibeda-bedakan baik orang mampu maupun tidak mampu semua dapat mendaftar masuk PPDB melalui sistem on line.

“Saya tegaskan tidak ada yang dibeda bedakan semua dapat mendaftar melalui sistem online bagi orang tua dan siswa yang ada di propinsi Jawa Barat terlebih Kota Depok semua akan dinilai dan masuk melalui server yang sudah disiapkan pemerintah, ” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Jawa Barat Dedi Supandi, Rabu (9/6).

Untuk  mensukseskan kegiatan PPDB tahunan ajaran 2021/2022 ini pihak Disdik Jabar beberapa waktu lalu telah melakukan MoU terkait data untuk PPDB dengan pihak Disdukcapil Jabar yang secara sistem untuk server akan terhubung dengan data kependudukan sesuai NIK kemudian MoU dengan Dinsos untuk kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).

Menurut dia, bila suatu saat data di Disdukcapil untuk kependudukan atau NIK dan data di dinsos untuk KETM ada perubahan akan otomatis terekam dalam server sistem PPDB. “Artinya bila ada masyarakat atau pihak yang membutuhkan perbaikan data KETM silahkan dapat diperbaharui di Dinas Sosial sebagai data induk karena server PPDB akan mengambil dari sistem data dari Dinsos, ” imbuhnya seraya menambahkab terkait data-data lain seperti KIS, PIB dan lainya dan itu akan secara otomatis terbaharui juga di server PPDB.

Dengan adanya MoU dengan Disdukcapil dan Dinsos terkait kesiapan PPDB jelas bahwa pihak Disdik Jabar tidak memiliki kewenangan mengubah data warga atau calon siswa yang sudah ada di server PPDB Dinsos, ujarnya karena sistem sudah mengambil dari Data yang disajikan untuk KETM dari dinas sosial dan untuk zonasi alamat kependudukan di Disdukcapil.

Ditegaskan Dedi Supandi, adanya data di sever Dinsos ini jelas bukan kaitan lempar tanggung jawab masalah protes masyarkat atau calon siswa apabila ada DTKS tidak masuk namun yang di luar DTKS bisa masuk sekolah tersebut.

“Kami sepakat dan setuju bahwa dalam kegiatan PPDB ada dua hal yang perlu di perjuangkan yaitu memperjuangkan  agar warga tidak mampu juga dapat bersekolah dan kedua, menjaga agar PPDB ini tidak melanggar sistem yang telah ditata untuk membangun sesuai tiga prinsip PPDB yang transparan, akuntabel dan objektif, ” tambahnya yang juga  sempat menjadi Plt Wali Kota Depok beberapa bulan lalu. (anton/bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *